NERACA

Jakarta-Harga bahan bakar minyak (BBM) kini menjadi perhatian pemerintah. Terutama sejak PT Pertamina (Persero) ingin harga BBM per 1 Januari 2018 bisa mengikuti formula harga.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, pemerintah memang tengah mengevaluasi formula harga BBM yang ada saat ini. Pemerintah berencana membuat formula harga yang baru. "Kemungkinan formula baru. Harga BBM sedang dievaluasi seperti apa," ujar Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, pekan lalu.

Formula harga BBM yang baru ini nantinya diharapkan bisa memberikan harga yang lebih efisien bagi masyarakat. Walaupun tidak merinci secara mendetil, Arcandra menyebut beberapa komponen dalam formula harga yang tengah dikaji ulang. Di antaranya adalah mean of platts Singapore (MOPS). "Lihat aja formulanya, misalnya MOPS, saya sedang mempelajari agar bisa melakukan perbaikan kalau memang ada bisa diperbaiki," ujarnya.

Acuan harga BBM berdasarkan MOPS sebenarnya sudah menjadi sorotan publik. Mengingat MOPS digunakan untuk menentukan harga premium dengan oktan 88. Padahal harga acuan MOPS yang dipakai untuk premium tersebut menggunakan acuan MOPS dengan oktan 92.

Menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191/2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, maka didapat Harga Dasar + Biaya Tambahan Distribusi + PPN + PBBKB = Rp 6.052,7 + Rp 121,10 + Rp 605,30 + Rp 302,6 = Rp 7.081,7 per liter untuk premium.

Untuk komponen harga solar tidak jauh berbeda dengan perhitungan harga premium. Hanya saja harga keekonomian dikurangi subsidi maksimal Rp 500 per liter. Selain itu, Harga Indeks Pasar (HIP) dihitung dari MOPS Gas Oil 0,25 sulfur x 99,65%.

Dengan komponen harga itu, Arcandara mengatakan, pemerintah juga akan mengevaluasi komponen margin penyimpanan dan biaya distribusi. Sementara komponen pajak tidak akan diubah oleh Kementerian ESDM.

Meski Kementerian ESDM belum bisa mengambil keputusan tentang harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Januari 2018, PT Pertamina pernah mengabarkan kepada pemerintah apabila harga premium dan solar itu tidak naik maka kerugian Pertamina akan terus membengkak.

Menurut laporan keuangan PT Pertamina, pendapatan bulan Januari-September 2017 sebesar US$ 31,38 miliar. Apabila harga premium dan solar naik, pendapatan Pertamina bisa menjadi senilai US$ 32,80 miliar. Artinya, terdapat potensi pendapatan sebesar US$ 1,9 miliar yang hilang lantaran harga premium dan solar tidak naik.

Apalagi saat ini harga minyak dunia juga mencapai US$ 51 per barel dan bisa jadi mendekati US$ 60 per barel. Perlu diketahui juga, penetapan harga BBM jenis premium dan solar Pertamina saat ini masih mengacu harga minyak US$ 38 per barel.

Melihat data tersebut, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Susyanto belum mau banyak bicara soal kenaikan harga BBM pada awal tahun 2018. "Belum ada keputusan," ujarnya, pekan lalu.

Saat ditanya alasan apakah karena ada program BBM satu harga, Susyanto tidak menjawab lagi. Sekadar catatan, program BBM satu harga memang mewajibkan Pertamina menjual BBM ke pelosok dengan harga premium sebesar Rp 6.450 per liter. Harga ini pula yang membuat Pertamina tekor karena ongkos transportasi mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Muchamad Iskandar pernah menyatakan, Pertamina memang berharap harga BBM bisa naik. Namun soal harga jual jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan adalah wewenang pemerintah. "Harap-harap terus. Setiap tiga bulanan," ujarnya.

Iskandar pernah menghitung bahwa harga untuk premium mestinya sudah di Rp 7.150 per liter, bukan lagi berada di harga Rp 6.550 per liter di (Jawa-Madura-Bali). "Kami tidak tahu konsep ke depan seperti apa. Itu merupakan ranah kewenangan Kementerian ESDM," ujarnya.

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto percaya, pemerintah akan memutuskan yang terbaik bagi Pertamina. "Saya yakin pemerintah akan berpikir baik. Saya pikir tidak ada pemerintah yang berniat jelek," ujarnya seperti dikutip Kontan.

Dia menyatakan, Pertamina hanya akan menunggu ketetapan harga BBM dari pemerintah dengan masa periode setiap tiga bukan sekali. "Aturannya adalah ada penetapan setiap tiga bulan. Ada ketetapan harga dari pemerintah," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan, pemerintah seharusnya fair terhadap Pertamina. Pemerintah seharusnya memberi subsidi pada harga premium dan solar untuk mengurangi beban Pertamina yang menjalankan program BBM satu harga.

Pemberian subsidi boleh jadi merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam harga penetapan harga BBM. "Saya kira yang paling pas adalah memberi subsidi. Harus tegas dipisahkan mana fungsi korporasi dan fungsi pemerintah," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, tidak baik bagi Pertamina dan publik jika pemerintah tidak tegas dalam soal harga BBM. Mengingat sebelumnya saat awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas menyatakan akan membebaskan harga premium untuk bisa naik atau turun sesuai harga minyak dunia.

Kalau memang daya beli jadi pertimbangan utama, Komaidi menyarankan penyaluran subsidinya langsung ke masyarakat. "Sehingga subsidi langsung. Kalau ke Pertamina nanti balik lagi ke rezim subsidi produk," tutur dia.

Praktisi Migas Iwan Ratman mengatakan,  kelesuan sektor hulu migas nasional dalam 3 tahun terakhir memang dipengaruhi harga minyak dunia yang sempat jatuh mencapai angka US$26 per barel, meskipun dalam beberapa bulan terakhir telah berada di atas US$60 per barel.

Namun faktor carut-marutnya regulasi yang ada juga tidak bisa dipungkiri telah memberikan imbas negatif yang tidak kalah dari faktor keterpurukan harga minyak. “Banyak faktor lain yang membuat investor tidak bergairah, di antaranya permasalahan regulasi,” ujarnya,  Kamis (23/11). mohar