Presiden Belum Putuskan Soal Dirjen Pajak

 

 

 

NERACA

 

Mataram - Presiden Joko Widodo menegaskan sampai saat ini belum memberikan keputusan atau penunjukan nama untuk menempati posisi Direktur Jenderal Pajak yang baru. "Kalau dari saya belum ada putusan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).

Presiden menanggapi pertanyaan wartawan terkait penunjukan nama untuk posisi Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2017. Menurut Presiden Jokowi, hal itu secara detail ditangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu). "Tanyakan ke Menkeu," kata Presiden Jokowi.

Dalam beberapa waktu terakhir, nama Robert Pakpahan santer beredar akan menggantikan Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak. Saat ini, Robert menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penentuan posisi dirjen pajak akan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saat ini, nama calon petinggi kolektor pajak itu sedang diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa tahun 2017. "Pokoknya kita tetap menjaga agar keberlangsungan DJP tetap fokus, karena ini masa kritis jelang akhir tahun," kata Sri Mulyani di tempat terpisah.

Sri mengatakan sudah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pajak di seluruh daerah guna mengoptimalkan upaya-upaya menghimpun penerimaan pajak. Sayangnya, dalam kesempatan tersebut, Sri masih enggan menjelaskan mengenai calon pengganti Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang masa jabatannya akan habis pada 1 Desember 2017.

Sri juga enggan menanggapi informasi yang menyebutkan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Ken. "Saya tidak bisa berkomentar. Bagi Kemenkeu itu kalau sudah ada penetapan dari Presiden, saya tidak berkomentar terhadap rumor," ujarnya.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Melchias Markus Mekeng mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi Dirjen Pajak baru, harus bisa mengejar target penerimaan negara melalui pajak seoptimal mungkin. "Yang penting performance," ujarnya. Kinerja penerimaan pajak sangat penting karena sudah bertahun-tahun target penerimaan pajak selalu gagal tercapai. Padahal, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Pada tahun ini target pajak juga diperkirakan bakal gagal tercapai karena realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2017 baru Rp 770,7 triliun atau 60% dari target APBNP 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap, selain target pajak, Dirjen Pajak baru juga menyelesaikan agenda reformasi perpajakan, membangun trust dari wajib pajak, serta membangun otoritas pajak yang kredibel dan profesional. Tantangan itu hanya bisa diatasi oleh pejabat yang handal dalam perpajakan, tapi juga punya jiwa leadership.

Sebelumn nama Robert muncul ke permukaan, ada tiga nama dari lingkungan Kementerian Keuangan yang muncul menjadi kandidat untuk menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak pengganti Ken. Ketiga kandidat adalah Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Suryo berpengalaman dalam perpajakan karena memulai karier pegawai negeri sipil (PNS) di Ditjen Pajak tahun 1993. Sebelum menjadi staf ahli, Suryo adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Direktur Perpajakan I, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III.

Kandidat kedua adalan Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Awan juga berpengalaman dalam perpajakan karena pernah menjadi Direktur Perpajakan I, Sekretaris Dirjen Pajak, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, serta Kepala Kanwil Pajak Jawa Tengah. Posisi staf ahli yang saat ini diduduki Awan adalah warisan Ken. Calon terakhir adalah Hadiyanto yang saat ini menjabat Sekjen Kementerian Keuangan (Kemkeu). Hadiyanto sebelumnya adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu.

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta

Tumbuh 41%, Rukun Raharja (RAJA) Cetak Laba USD8 Juta NERACA Jakarta - PT Rukun Raharja, Tbk (IDX: RAJA) telah mengumumkan…

Pemerintah Komitmen Percepat Pengembangan Ekonomi Digital

    NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh…

Sumber Daya Air Jadi Prioritas Pembangunan IKN

  NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan infrastrukturnya menjadi…