NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi nelayan yang menerima bantuan tersebut. "Tim pengadaan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan telah melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan dari usulan daerah," kata Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut dia, langkah verifikasi tersebut juga telah melibatkan unsur seperti perguruan tinggi sehingga diharapkan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran. Ia memaparkan, contoh dari alat tangkap yang disesuaikan dengan target penangkapan ikan antara lain adalah untuk tangkapan ikan pelagis adalah dengan "gillnet" dan bubu lipat ikan, tangkapan udang atau kepiting menggunakan "trammel net" dan bubu rajungan, serta tangkapan ikan dasar laut menggunakan rawai dasar dan "handline" atau rawai hanyut. "Dalam proses penyerahan bantuan, kami juga melakukan dialog dengan nelayan. Kami terus mendengarkan apa kemauan nelayan," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, sosialisasi dan fasilitasi juga terus dilakukan agar nelayan dapat maksimal memanfaatkan melimpahnya potensi sumber daya ikan Indonesia. Sjarief berpendapat, dalam dua bulan terakhir penyerahan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, ternyata mendapat respons yang positif dari nelayan.

Penyerahan juga melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah prvovinsi/kabupaten/kota, anggota DPR/DPRD, dan asosiasi nelayan seperti pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Pada kesempatan sebelumnya, Sjarief juga menyebutkan saat ini Ditjen Tangkap KKP tengah merampungkan pengadaan kapal yang ditargetkan rampung minggu ketiga Desember. Status dari 782 unit kapal perikanan yang menjadi target tahun ini, 151 unit telah selesai dan sisanya proses cetak kasko, serta penyelesaian bangunan atas dan pemasangan mesin. Dari jumlah kapal yang dibangun tersebut, diketahui jumlah kapal berukuran di bawah 5 gross tonnage (GT) sebanyak 243 unit, kapal 5 sebanyak GT 384 unit, kapal 10 GT sebanyak 134 unit, kapal 20 GT sebanyak 15 unit, dan kapal 30 GT sebanyak 6 unit.

Sjarief optimis pembangunan kapal tahun 2017 akan selesai sebelum akhir tahun. Tak hanya fisik kapalnya, namun dokumen perizinan juga diselesaikan agar kapal dapat segera dioperasionalkan oleh nelayan penerima bantuan.

“Kita tidak ingin mengulang kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita punya banyak tim mulai dari tim peneliti kontrak, tim seleksai, tim, data informasi, tim pengurusan dokumen hingga tim penerima hasil pekerjaan. Nah tim pengurusan dokumen ini yang bekerja bersama-sama BKI, Perla dan kantor UPT Perla di daerah menuntaskan dokumen saat kapal selesai dibangun,” ujar Sjarief.

Dipaparkan oleh Sjarief, bantuan kapal perikanan ini sejalan dengan pilar kesejahteraan KKP. DJPT terus berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Bantuan ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang semakin berlimpah karena kebijakan KKP dalam memberantas illegal, unregulated dan unreported fishing.

“Berkat kerja sama kita semua dalam menegakkan pilar kedaulatan dan keberlanjutan yang diwujudkan antara lain dalam memberantas praktek IUU Fishing, kini stok ikan terus meningkat. Jika pada tahun 2013 potensi sumber daya ikan kita tercatat 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan meningkat lagi menjadi 12,5 juta ton pada tahun ini. Dengan bantuan armada penangkapan ikan ini, mari kita manfaatkan sumber daya ikan yang makin melimpah secara lestari,” jelasnya.

Pengadaan kapal perikanan pada tahun 2017 melibatkan nelayan untuk turut berkontribusi dalam mengawasi proses pembangunan. Tidak hanya mengikuti proses sea trial atau uji coba kapal bantuan agar sesuai dengan kebutuhan nelayan namun juga diajak untuk melihat langsung proses pembangunan kapal di galangan.

Bantuan kapal perikanan ini akan diserahkan kepada 235 koperasi di 122 kabupaten/kota yang sudah diverifikasi oleh tim seleksi yang dikoordinir Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan DJPT. “Calon penerima bantuan kapal sudah kami verifikasi, kapal dalam proses pembangunan. Jadi akhir Desember nanti kapal dapat segera didistribusikan karena memang selesai semua pengadaan pada tahun ini,” paparnya.

Sementara itu terkait dengan alat tangkap, Komisi IV DPR RI berencana uji petik dan studi soal aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang bagi nelayan tradisional karena dianggap berpotensi merusak ekosistem laut. "Kita harus melihat seberapa besar penggunaan cantrang terhadap kerusakan ekosistem laut," kata anggota Komisi IV DPR RI Fadholi.

Fadholi sempat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah, guna mendengar aspirasi nelayan terkait rencana aturan larangan penggunaan cantrang. Politisi Nasdem itu mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial ketika mengeluarkan kebijakan maupun aturan termasuk larangan penggunaan cantrang bagi nelayan. "Perlu dicarikan solusi bagi kesejahteraan nelayan," ujarnya.