NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjajikan akan mendorong industri jasa keuangan untuk turut membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. "Sektor jasa keuangan perlu memfasilitasi kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan menjadi solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," kata Wimboh Santoso melalui siaran pers dalam peringatan HUT Ke-6 OJK di Jakarta, Rabu (22/11).

Wimboh menjelaskan beberapa fokus kebijakan dari wasit industri jasa keuangan itu. Kebijakan itu antara lain, OJK akan terus mencermati perkembangan teknologi pada layanan dan produk sektor jasa keuangan. Wimboh mengklaim OJK akan menindak perkembangan teknologi itu dengan kebijakan tepat. "Kita harus mampu tindak lanjuti antara menjaga tumbuh kembangnya fintech dengan aspek prudensial dan perlindungan konsumen," ucapnya.

Di tengah derasnya tekanan ekonomi eksternal dan domestik, Wimboh megatakan OJK akan tetap menjaga stabilitas dan fundamen sektor jasa keuangan. Wimboh juga meminta semua pegawai OJK untuk terus meningkatkan kapasitas, komitmen, dan kekompakan dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan negara. "Kini saatnya kita berlari kencang mewujudkan OJK yang kredibel dan berperan nyata dalam pembangunan berkeadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean mengatakan, faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi sangat bervariatif. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya akses masyarakat ke lembaga keuangan. Menurutnya, hal tersebut tercermin dari tingginya jumlah unbanked people (masyarakat yang tidak memiliki rekening bank) di Indonesia mencapai 64 persen, sementara jumlah kantor bank yang sangat rendah yakni hanya 16 kantor per 100 ribu penduduk. “Di sisi lain, rasio kredit terhadap PDB yang hanya sebesar 35,6 persen,” ujar Eni.

Ekonomi Syariah

Pada 2019 mendatang, pemerintah mempunyai target dalam mengatasi ketimpangan ekonomi melalui rasio gini sebesar 0,393 di tahun 2017 turun menjadi 0,36. Tingkat kemiskinan Indonesia juga ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari angka 11,22 persen di 2015. “Sektor keuangan sosial syariah atau dana sosial keagamaan berupa zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF), jika dioptimalkan dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan bangsa ini, dari mulai skala regional maupun skala nasional," kata Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi.

Dia menjelaskan ZISWAF sebagai bentuk partisipasi aktif sosial masyarakat memiliki potensi untuk mendukung berbagai program nasional yang terkait dengan kepentingan publik. Hanya saja, perannya saat ini masih dianggap belum cukup optimal. "Meski ZISWAF memiliki potensi besar untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, namun perannya saat ini belum dapat dikatakan optimal. Hal ini tampak dari Gini Ratio Indonesia yang masih cukup tinggi yaitu mencapai 0,393 pada Maret 2017," tambahnya.

Meskipun praktik ZISWAF masih kurang maksimal, Rosmaya menilai pengoptimalan sektor keuangan syariah dapat mendorong perbaikan sumber daya manusianya. Di sisi lain masyarakat dengan tingkat ekonomi kecil juga akan merasakan manfaatnya secara signifikan. "Jika dioptimalkan dapat menjadi potensi sumber daya insani sebagai para pelaku, pendidik, dan penggiat ekonomi syariah yang andal karena kegiatan ekonomi pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan melibatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya hingga ke unit ekonomi yang terkecil," tutupnya.