Tiga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah - Danai Pembangunan Infrastruktur

NERACA

Semarang - Pemerintah daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk menggunakan obligasi sebagai salah upaya mempercepat berbagai pembangunan infrastruktur,”Obligasi daerah ini sangat bermanfaat untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, namun infrastruktur yang bisa dibiayai dengan obligasi daerah harus yang menguntungkan," kata kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, kemarin.

Ganjar mengungkapkan, saat ini baru ada tiga kabupaten yang menerapkan obligasi daerah untuk membantu pembiayaan infrastruktur yakni Temanggung, Grobogan dan Sragen. Kendati demikian, penerbitan obligasi daerah masih belum dilirik oleh pemerintah daerah dan bahkan kalangan DPRD Jateng menyatakan penolakan saat Gubernur Ganjar ingin menerbitkan obligasi.

Padahal di tengah keterbatasan APBD, lanjutnya, obligasi daerah bisa menjadi sumber pembiayaan baru. Menurut Ganjar, model pembiayaan untuk keperluan pembangunan sebenarnya sangat diperlukan untuk percepatan, tapi sayangnya belum banyak daerah yang menggunakannya, padahal Kementerian Keuangan sudah memfasilitasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur bagi pemerintah daerah.

Sementara Kepala OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Kiswono mengatakan, obligasi daerah dapat menghasilkan sumber dana langsung dari masyarakat dan pembiayaannya jauh lebih murah dibanding pembiyaan melalui perbankan.”Selain itu, masyarakat juga bisa ikut andil mengawasi proyek infrastruktur dan merasa memiliki bersama,”tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, OJK juga akan membuat tim untuk menyosialisasikan obligasi daerah ini kepada pemerintah daerah dan DPRD serta mendampingi untuk menerbitkan obligasi sehingga semua pihak paham tentang obligasi daerah serta keuntungan yang didapat darinya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK, Djustini Septiana pernah bilang, pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena masih terkendala pemahaman pemangku kepentingan yang ada.”Penerbitan obligasi daerah mengalami kendala karena sejumlah pihak masih memandang hal itu adalah utang,"ungkapnya.

Menurutnya, ada pihak yang memandang obligasi adalah utang kepala daerah yang harus dilunasi sebelum masa jabatan habis ini dan pemahaman seperti ini perlu diluruskan.”Obligasi daerah itu bukan utang kepala daerah melainkan utang daerah yang tidak dipengaruhi siapa pun kepala daerahnya, “ujarnya.

Kemudian kendala lainnya adalah karena obligasi daerah melalui mekanisme pasar modal salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah laporan keuangan pemerintah daerah harus diudit oleh akuntan publik.”Sementara saat ini yang berwenang memeriksa dalah Badan Pemeriksa Keuangan, namun hal itu sudah kami siasati secara regulasi," paparnya.

Dia menyampaikan, obligasi daerah sudah banyak digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan di Filipina, Vietnam, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Namun di Indonesia belum ada Pemda yang telah menerbitkannya. Djustini menjelaskan, obligasi daerah merupakan pinjaman daerah kepada masyarakat melalui mekanisme pasar modal dengan nilai pendanaan tidak terbatas dan sifatnya jangka panjang.

BERITA TERKAIT

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta di…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…