Gali Potensi Pertumbuhan

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik untuk membiayai investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) memperlihatkan, dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi langsung mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu Rp 463 triliun (2014), Rp 545 triliun (2015), Rp 613 triliun (2016), dan Rp 336,7 triliun (per semester I). Artinya, Indonesia masih menjadi salah tujuan investasi.

Semua terobosan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga mendapat apresiasi dari dunia internasional. Pada Mei 2017, misalnya, lembaga pemeringkat International S&P Ratings memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Peringkat ini bisa menjadi strategi marketing untuk menarik dana global. Artinya, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana pun, kompetisi untuk memperebutkan dana global cukup ketat. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih rapuh dan mengandung ketidakpastian (IMF, Oktober 2017). Hanya negara yang bisa menyediakan kemudahan dan daya tarik akan dilirik investor pemilik dana.

Selain itu, indeks daya saing Indonesia secara perlahan mengalami perbaikan. Berdasar laporan World Economic Forum, indeks daya saing Indonesia tahun 2017-2018 berada di posisi 36 atau naik 5 level dari tahun 2016. Terobosan yang dilakukan pemerintah juga berimbas ke perbaikan indikator makroekonomi. Hal ini tecermin dari inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar rupiah yang menguat dan stabil dengan tingkat volatilitas yang terus turun, cadangan devisa yang meningkat, surplus neraca perdagangan yang makin membaik, defisit neraca pembayaran yang makin sehat, dan stabilitas sektor keuangan yang terjaga dengan baik.

Tidak hanya itu. Terjaganya stabilitas makroekonomi ini juga jadi inspirasi bagi Bank Indonesia dalam melakukan penyesuaian kebijakan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski berbagai terobosan di sektor ekonomi telah dilakukan pemerintah dan mendapat apresiasi dari masyarakat dan dunia international, tetapi mandeknya pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir di level 5% menjadi hal yang banyak disorot dan dikeluhkan.

Meski jadi yang tertinggi, khususnya di kelompok G-20, tetapi dengan pertumbuhan sebesar itu, belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Apalagi, di tengah kenyataan, makin redupnya peran sektor manufaktur dan pertanian yang notabene selama ini jadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Itulah sebabnya, jika pemerintah ‘gagal’ menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka upaya untuk mereduksi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan makin terjal. Momentum dari bonus demografi yang sedang terjadi saat ini bisa terlewat.

Pemerintah juga akan dituding gagal menyejahterakan rakyatnya. Dan, ini bisa jadi isu akan digoreng oleh lawan politik untuk menurunkan elektabilitas pemerintah. Apalagi, tahun politik makin mendekat. Agar tidak dituding hanya berambisi memacu pembangunan infrastruktur dan melupakan ‘perut’ masyarakat, maka pemerintah harus bisa mempercepat perbaikan sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya sektor manufaktur dan pertanian.

Selain itu, diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru harus terus dimaksimalkan. Jika selama ini didominasi oleh sector pertambangan dan energi (tren sektor ini terus turun imbas dari anjloknya harga komoditas dan lesunya kinerja perdagangan global), maka secara perlahan harus mulai digeser ke sektor potensial yang memiliki prospek untuk tumbuh cepat, tapi alpa untuk digarap, seperti kelautan dan maritim, pariwisata dan agrowisata, industri kreatif, industri digital. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengalirkan investasi ke sektor-sektor potensial itu.

Bagaimanapun, lanskap ekonomi dunia akan terus bergeser. Saat ini, dunia memasuki revolusi industri keempat (disruption era) yang ditandai oleh masifnya pertumbuhan industri digital yang digerakkan oleh internet kecepatan tinggi dan perangkat gawai pintar. Pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi syarat untuk dapat beradaptasi di era baru ini.

Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghadirkan infrastruktur, maka terobosan fiskal ditempuh, yaitu melakukan reorientasi belanja APBN, dari yang tidak produktif, seperti subsidi energi menjadi belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kadin: Tak Mungkin Terulang Krisis 1998-2008 - PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN SEKTOR PERKEBUNAN

Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan sikap optimistis krisis ekonomi 1998 dan 2008 atau…

KTNA Depok Dorong Usaha Tani Mandiri Profesional - Potensi Omzet Miliaran/hari

KTNA Depok Dorong Usaha Tani Mandiri Profesional Potensi Omzet Miliaran/hari   NERACA Depok - ‎Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota…

Investasi Tempat Persemaian Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz   Ekonomi suatu bangsa akan tumbuh bilamana kegiatan investasinya juga tumbuh. Pembentukan investasi yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Peringatan 100 Ekonom

Sekitar 100 ekonom berkumpul menyuarakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini. Kalangan ekonom pada kesempatan bertemu dengan Presiden…

Kemiskinan dan Pengangguran

  Dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 10,67%…

Perketat Dana Desa

Desa yang bakal kebanjiran anggaran negara pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak…