Sebanyak 237 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikat lisensi LSP-P1 ini, ratusan SMK rujukan itudapat mengadakan uji kompetensi profesi bagi siswa SMK di sekitarnya.

“Persoalan sertifikasi adalah salah satu yang eksplisit diminta untuk ditangani. Ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas lulusan,” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad. Melalui sertifikasi oleh LSP-P1, menurut Dirjen Dikdasmen, tingkat keterukuran pencapaian kompetensi calon tenaga kerja yang dididik di SMK akan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI).

Sesuai dengan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, Kemendikbud terus melakukan penyelarasan antara SMK dengan DU/DI agar terwujud keterkaitan dan kesesuaian (link & match). Sejak tahun 2015, sebanyak 469 SMK telah menjadi LSP-P1. Kemudian sebanyak 237 SMK mendapatkan lisensi dari BNSP di tahun 2017.

Sertifikat lisensi LSP-P1 diserahkan Dirjen Dikdasmen dan Kepala BNSP kepada perwakilan dari 14 SMK; di antaranya SMK Negeri 1 Losarang Indramayu, SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung, SMK Negeri 1 Jogonalan, SMK Negeri 2 Semarang, SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara, SMK Widya Praja Ungaran, SMK Negeri 7 Surakarta, SMK Islam 2 Durenan Trenggalek, SMK Negeri 1 Kepanjen, SMK Negeri 1 Bagor Nganjuk, SMK Negeri 2 Trenggalek, SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, SMK Negeri Ngadirojo, SMK Negeri 2 Ponorogo.

Sebelumnya Kemendikbud telah memfasilitasi pembentukan 431 SMK menjadi LSP-P1. Diharapkan SMK yang menjadi LSP ini dapat mendorong peningkatan sertifikasi lulusan SMK di sekitarnya. Dalam sambutannya, Dirjen Dikdasmen mengungkapkan tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh ketidakselarasan kebutuhan antara kebutuhan dengan bidang keahlian yang tersedia, jumlah lulusan, dan kualitas atau kompetensi para lulusan SMK dengan DU/DI. “Ketidakselarasan ini yang menyebabkan banyaknya lulusan SMK tidak terserap di dunia kerja,” tuturnya.