Belum Ada "Isyarat" Kurangi Utang

Capai Rp1803 triliun

Selasa, 31/01/2012

NERACA

Jakarta –Utang pemerintah yang terus menggunung mendapat kritik tajam dari public. Karena nilai utang tersebut sudah mencapai Rp1.803 triliun. Bahkan pemerintah dianggap terlalu bernafsu terhadap komitmen berutang. Namun disisi lain, penyerapannya justru rendah. "Akumulasi utang yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan tidak ada kebijakan pengurangan utang secara signifikan,"tegas Direktur Koalisi Anti Utang Dani Setiawan di Jakarta, Senin (30/1)

Lebih jauh kata Dani, pemerintah sampai saat ini belum menganggap beban utang yang besar tersebut sebagai masalah, melainkan lebih menganggap beban subsidi yang saat ini menjadi beban APBN. "Beban utang yang semakin besar tidak begitu dipermasalahkan, yang selama ini dilihat, yang menjadi kambing hitam adalah pembayaran subsidi. Utang belum dilihat masalah besar dalam APBN kita," ungkapnya

Padahal kata Dani, besarnya jumlah utang ini sangat terkait dengan efektifitas penggunaannya. Berdasarkan data Bappenas, lanjutnya, sekitar hanya 60%-70% penyerapan utang yang terealisasi."Jadi pemerintah itu hasrat berutang besar tapi tidak diikuti dengan penyerapan yang maksimal, commitment fee yang bertambah. Inilah beban baru dalam pemerintah," paparnya

Menurut Dani, pinjaman program maupun pinjaman proyek memiliki dampak negatif masing-masing. Menurutnya, pinjaman program memberikan kesempatan kepada pihak asing, si pemberi pinjaman, untuk menyusupkan agenda liberal. "Kalau utang program itu untuk restrukturisasi ekonomi, meningkatkan iklim investasi asing, membuka instrumen pembiayaan iklim yang berorientasi mekanisme pasar. Kalau utang proyek justru membuat Indonesia mengimpor baru," terangnya

Untuk itu, lanjut Dani, pemerintah perlu mengerem untuk menarik pendanaan dari utang meskipun peringkat utang negara Indonesia meningkat. "Jadi mengerem atau menghentikan ketergantungan pinjaman-pinjaman dan penarikan pinjaman baru, mengurangi beban pembayaran utang, dengan begitu kita dapat peluang bisa membiayai sektor publik yang membutuhkan," tukasnya

Kemudian, pemerintah juga harus menghilangkan pendanaan dari utang dalam APBN. "Kebijakan anggaran dengan defisit sebagai pintu masuk bagi penerbitan, pemerintah tidak usah anggaran defisit, peluang, bagi kesejahteraan rakyat tapi peluang bagi utang," ucapnya

Pemerintah juga harus mendukung audit utang yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna meningkatkan keefektivitasan utang negara. "BPK audit utang harus diapresiasi, agar kita dapat kejelasan mengenai efektivitas utang. Apa harus dibayar semua, atau utang yang tidak sah, korupsi, tidak sesuai syarat, nanti dapat diketahui dari audit tersebut," imbuhnya

Seperti diketahui total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia juga naik dari 26% di 2010 menjadi 28% pada akhir 2011.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengungkapkan pada 2012, pemerintah masih mengandalkan utang untuk membiayai kekurangan anggaran. Rencananya, pemerintah ingin menarik utang baru Rp 250 triliun. "Kita menargetkan untuk utang sebesar Rp 250 triliun di 2012. Itu dari penerbitan SBN (surat utang), sukuk, syariah, dan lain-lain. Termasuk Samurai Bond di dalamnya," jelas Rahmat.

Rahmat mengatakan, pemerintah optimistis bisa meraih utang Rp 250 triliun terutama lewat penerbitan surat utang karena peringkat Indonesia yang naik menjadi investment grade saat ini. Kenaikan rating itu bakal membuat biaya utang atau bunga utang pemerintah makin rendah dan murah. "Kita optimistis utang Rp 250 triliun tercapai karena investment grade," ucapnya. **cahyo