Pertamina Rugi, DPR: Kalau Dirut Salah Harus Diganti

 

NERACA

 

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan PT Pertamina (Persero) di bawah komando Elia Massa Manik karena telah mengalami kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun dalam periode Januari hingga September 2017. "Pertamina sebagai BUMN yang menurut saya paling strategis dan menopang perekonomian kita. Harusnya berkerja profesional," jelas dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN perminyakan merupakan tulang punggung pendapatan negara. Untuk itu Pertamina harus fokus karena mereka harus bisa jadi agent development. Politikus PDI Perjuangan ini juga tidak menerima alasan yang diungkapkan oleh Pertamina terkait penyebab kerugian tersebut. Ihsan menilai ada kelalaian dalam pengelolaan Pertamina sehingga menyebabkan kerugian terjadi. "Jika sistemnya yang salah kita harus perbaiki dan kalau direksinya yang salah kita harus hanti. Termasuk posisi dirutnya," tegas Ihsan.

Sebelumnya, manajemen Pertamina di bawah Elia Massa Malik mengklaim penugasan BBM satu harga dari pemerintah memberatkan keuangan perusahaan plat merah. Namun, hal itu dibantah oleh anggota Komisi VI DPR Eni Maulani Saragih. "Rp 19 triliun ini apakah karena beban penugasan terlalu berat atau ada proyek-proyek menguap atau karena kebocoran subsidi,” jelasnya. Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini pun meragukan klaim Pertamina tersebut. "Jadi harus melakukan audit forensik karena ini kan cukup besar. Apalagi cuma dari Januari sampai September dan hanya karena penugasan BBM satu harga," jelas dia.

Komisi VII juga aman segera memanggil pihak Pertamina untuk konfirmasi kerugian yang terjadi. Sebab, Eni mengaku sangsi penyebab Pertamina merugi hanya karena program BBM satu harga. "Apalagi program ini belum sukses seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa program satu harga sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pada kenyataannya program ini masih satu harga pada tingkat pengecer, belum sampai ke konsumen akhir," ucap dia.

 

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…