Jakarta - Bank Indonesia (BI) kini tengah mendesain pembentukan bank infrastruktur di Indonesia guna mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Namun, oleh beberapa kalangan, rencana tersebut dinilai mubazir dan tidak akan efektif. Pasalnya, lebih baik mengoptimalkan eksistensi bank-bank BUMN untuk membiayai infrastruktur, daripada repot-repot mendirikan bank baru khusus pembiayaan infrastruktur.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut bahwa pemerintah membutuhkan bank infrastruktur. Pemerintah, menurut Hatta, membutuhkan sekitar Rp170 triliun untuk pembangunan bank infrastruktur untuk merealisikan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI).

Namun, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika menegaskan, pemerintah tidak usah mengusulkan pembentukan Bank Infrastruktur, karena saat ini sudah ada bank BUMN dan bank swasta nasional yang mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Optimalkan saja yang sudah ada, jangan terlalu banyak wacana”, kata Erani kepada Neraca, Minggu.

Erani menuturkan, paling tidak dalam tiga tahun ke depan pemerintah lebih baik mengoptimalkan penyaluran dana ke sektor infrastruktur dari bank-bank BUMN daripada membentuk bank infrastruktur baru. "Membuat bank baru itu butuh anggaran lebih besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan mengoptimalkan yang sudah ada," ujar Erani

Menurut Erani, keempat bank BUMN yang ada bisa diberikan target jumlah penyaluran pembiayaan ke sektor infrastruktur. “Dana perbankan yang tidak terserap atau undisbursed loan sampai akhir 2011 mencapai Rp650 triliun, ini bisa dijadikan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari bank BUMN dan bank swasta nasional. Jadi, memang tidak perlu lagi ada namanya bank infrastruktur itu”, papar Erani.

Sebenarnya, kata Erani, pembiayaan infrastruktur bukan masalah utama dari macetnya pembangunan infrastruktur. Yang menjadi penyebab utama macetnya pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan yang ada.

Hal senada diutarakan Sadar Subagyo. Menurut anggota Komisi XI DPR RI itu, wacana pembuatan bank infrastruktur yang dilontarkan Presiden Yudhoyono harus dikaji ulang. Karena, saat ini sudah banyak bank yang ikut ambil bagian membiayai pembangunan infrastruktur. Sebut saja, Mandiri, BNI, BRI dan BTN. “Saya rasa itu tidaklah perlu, karena sudah banyak bank yang terlibat mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur,” kata Sadar kepada Neraca, Minggu.

Lebih lanjut, Sadar mempertanyakan apa yang menjadi dasar kebutuhan darurat pemerintah membuat bank infrastruktur. Terlebih di Indonesia saat ini sudah terdapat banyak bank. “Indonesia itu sudah kebanyakan bank, dan ini harus diperhatikan,” tegas dia.

Selain itu, lanjut Sadar, dalam pembuatan bank infrastruktur, bank tersebut harus memiliki ketersediaan dana investasi yang cukup besar. Apakah bank yang ingin dibentuk pemerintah ini mampu. “Kan akan timbul pertanyaan, apakah bank tersebut mampu?”, tandas Sadar.

Menurut Sadar, dalam pembenahan masalah infrastruktur ini, sesungguhnya tidak terletak pada banyaknya unit bank, tetapi lebih dikarenakan kualitas bank itu sendiri. Kalau banknya bagus tentu ceritanya akan berbeda. “Yang terpenting disini, ototnya yang harus kuat, dengan demikian bank tersebut akan mampu bersaing,” tandas Sadar.

Idealnya, menurut Sadar, lebih baik presiden melebur bank-bank yang sudah ada menjadi dua bagian. Pertama, bank yang ditujukan untuk tujuan koorporasi, dan yang kedua, bank untuk kebutuhan ritel dan kerakyatan. “Mandiri dan BNI kan tidak jauh beda, kenapa tidak dilebur saja, dari pada memikirkan untuk membuat bank infrastruktur,” jelas Sadar.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah menjelaskan, memang bank BUMN selama ini telah memberikan sindikasi kredit dalam membangun berbagai sarana infrastruktur. Namun, kucuran yang diberikan tidak semata bisa menjadikan bank BUMN sebagai bank infrastruktur.

Pasalnya, lanjut Difi, kredit tersebut masuk jangka pendek, sedangkan yang dibutukan adalah pendanaan jangka panjang. "Bank BUMN itu kan tidak bisa, karena jangka pendek. Infrastruktur butuh jangka panjang", kata Difi kepada Neraca, Minggu.

Difi mengungkapkan, saat ini BI sedang mengusahakan regulasi untuk mengcover keberadaan bank infrastruktur. "Kita sedang mengusahakannya regulasi bank infrastruktur terwujud”, tegas Difi lagi.

Perlu Bank Infrastruktur

Sedangkan Gubernur BI Darmin Nasution menegaskan, Indonesia saat ini Indonesia memerlukan bank infrastruktur ini. Nantinya BI akan meniru negara lain yang telah suskes terlebih dahulu membangun bank infrastruktur. "Pengalaman negara lain, ini harus ada, nah sekarang ada yang berhasil ada yang tidak. Kita tiru yang berhasil membuat bank infrastruktur," ungkap Darmin ketika ditemui wartawan seusai peresmian renovasi gedung de javasche bank, di Surabaya.

Darmin menilai dalam pembangunan bank infrastuktur ini harus memperhatikan beberapa hal diantaranya dasar hukum atau legal base, dan perekonomian harus terkendali dengan terkendalinya angka inflasi. Pembangunan bank infastrtuktur ini, menurut Darmin harus jauh dari intervensi manapun dan di manage dengan profesional.

"Memang kalau dibuat UU kapan jadinya, kita anggap itu arah yang kita tuju kita coba mendesain transisi tadi. Kita sudah mendesainnya. Masih harus diskusikan lebih jauh dengan otoritas. Tidak waktu lama, pada saat itu kita sudah bisa transisinya," tambah Darmin.

Darmin menambahkan, pembangunan bank infrastruktur juga harus ditunjang dengan pendanaan jangka panjang untuk membiayai infrastuktur yang umurnya panjang. "Kalau bank infrastruktur ini harus sumber pendanaan jangka panjang, tidak bisa deposito sebulan. Ini memang kita sudah kesulitan untuk merealisasikan pembanguman infrastruktur, sampai tingkat tertentu ada yang berjalan, 2011 seperti kredit perlistrikan, pembangkit-pembangkit besar itu pertumbuhan besar. Tapi kita perlu jalan, pelabuhan," tukas Darmin.

Darmin berharap, dengan disandangnya status investment grade dari dua lembaga rating yaitu Fitch dan Moodys akan memberikan bunga yang menarik di penerbitan obligasi, sehingga pendanaan jangka panjang akan bertambah. "Setelah kita investment grade, rating baik, bisa menerbitkan obligasi dengan bunga yang relatif rendah dan juga dana bumn punya jangka panjang sepeti surat berharga," pungkas Darmin.