ASEAN & Ekonomi Politik

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro SE, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

KTT ke-31 ASEAN di Manila (11-14 Nov.) lalu memberi warna dalam sejarah Asean. Paling tidak, pembahasan kepentingan era global menjadi kajian bersama dan ini tidak lama dari KTT ke-25 APEC di Da Nang, Vietnam 10-11 Nopember 2017. Artinya, ada rangkaian penting terkait persoalan global dalam konteks pencapaian kesejahteraan untuk mereduksi konflik. Argumen yang mendasari yaitu konflik di semenanjung Korea dengan melibatkan AS - Korea Utara. Selain itu, persoalan tentang Rohingnya juga tidak tuntas. Bahkan, kasus terbaru terkait tudingan pembersihan etnis di Rohingya.

Harapan terhadap penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan diplomatis tapi juga bisa dilakukan dengan keterlibatan Asean. Selain itu meminimalisasi kekuatan senjata nampaknya juga penting bagi penyelesaian konflik di Myanmar untuk mereduksi korban jiwa. Di satu sisi konflik ini berdampak sistemik bagi pembangunan di Myanmar meski di sisi lain gelombang migrasi juga merepotkan negara tujuan. Oleh karena itu, beralasan jika Bangladesh merasa kerepotan dengan banyaknya pendatang.

Jika diplomasi gagal, bukan tidak mungkin ASEAN juga bisa menerapkan sanksi ekonomi - embargo ke Myanmar. Argumen yang mendasari karena kekerasan dan konflik fisik meningkat. Bahkan pemerintah cenderung tidak mengakui etnis Rohingya dan diyakini ada ethnic cleansing sehingga perlu dukungan dari dunia internasional untuk meredam konflik Myanmar dan sekaligus membangkitkan solidaritas dari etnis Rohingya. Jika benar dugaan kasus pembersihan etnis maka kasus ini menjadi ancaman serius tidak hanya dalam konteks HAM tapi juga kemerdekaan berkehidupan seperti cita-cita Asean.

Meski embargo dibenarkan secara politis, namun di sisi lain hal ini bertentangan dengan komitmen untuk tidak melakukan intervensi apapun terhadap kekuatan domestik. Oleh karena itu, beralasan jika sikap ASEAN cenderung hati-hati karena ada kepentingan sosial-politik-kemanusian dari kasus Myanmar. Hal ini menegaskan keterlibatan ASEAN dalam bentuk diplomasi baik secara bilateral dan multilateral sangat penting dilakukan tanpa mendikte Myanmar. Artinya, penegakan hukum adalah solusi bagi penyelesaian konflik di Myanmar. Kasus semenanjung Korea juga harus dicermati karena implikasinya kian panas dan bukan tidak mungkin antara Korea Utara dan Selatan akan terjadi riak konflik.

Faktor lain kasus Rohingya yaitu kemungkinan konflik berbasis geopolitik. Fakta yang mendasari yaitu target ke daerah etnis Rohingya 10 tahun terakhir dimulai tahun 2013 dan puncaknya di tahun 2017. Dugaan tidak terlepas dari asumsi perebutan tanah yang terdapat minyak-ga. Blok minyak-gas di semenanjung Rakhine cadangannya diprediksi 7.836 triliun kaki kubik gas dan 1.379 miliar barel minyak. Padahal, pengelolaannya melibatkan banyak negara misalnya North Petro-Chem Corp (Cina), MOECO (Jepang), ONGC (India), Interra Resources (Singapura), IGE, Ltd (Inggris) dan Geopetrol (Perancis), dll. Hal ini menjadi pendukung pentingnya pembahasan kasus Rohingya.

BERITA TERKAIT

Peran Pers dalam Mewujudkan Stabilitas di Tahun Politik

  Oleh : Stevanus Sulu, Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang Pers sebagai media komunikasi massa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat…

Ketua MPR - UU MD3 Kesenjangan Politik

Zulkifli Hasan Ketua MPR UU MD3 Kesenjangan Politik Bandung - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan Undang-Undang (UU)…

Abraham Samad : Masyarakat Harus Marah Dikasih Uang Politik

Abraham Samad : Masyarakat Harus Marah Dikasih Uang Politik NERACA Bandung - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…