ASEAN & Ekonomi Politik

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro SE, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

KTT ke-31 ASEAN di Manila (11-14 Nov.) lalu memberi warna dalam sejarah Asean. Paling tidak, pembahasan kepentingan era global menjadi kajian bersama dan ini tidak lama dari KTT ke-25 APEC di Da Nang, Vietnam 10-11 Nopember 2017. Artinya, ada rangkaian penting terkait persoalan global dalam konteks pencapaian kesejahteraan untuk mereduksi konflik. Argumen yang mendasari yaitu konflik di semenanjung Korea dengan melibatkan AS - Korea Utara. Selain itu, persoalan tentang Rohingnya juga tidak tuntas. Bahkan, kasus terbaru terkait tudingan pembersihan etnis di Rohingya.

Harapan terhadap penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan diplomatis tapi juga bisa dilakukan dengan keterlibatan Asean. Selain itu meminimalisasi kekuatan senjata nampaknya juga penting bagi penyelesaian konflik di Myanmar untuk mereduksi korban jiwa. Di satu sisi konflik ini berdampak sistemik bagi pembangunan di Myanmar meski di sisi lain gelombang migrasi juga merepotkan negara tujuan. Oleh karena itu, beralasan jika Bangladesh merasa kerepotan dengan banyaknya pendatang.

Jika diplomasi gagal, bukan tidak mungkin ASEAN juga bisa menerapkan sanksi ekonomi - embargo ke Myanmar. Argumen yang mendasari karena kekerasan dan konflik fisik meningkat. Bahkan pemerintah cenderung tidak mengakui etnis Rohingya dan diyakini ada ethnic cleansing sehingga perlu dukungan dari dunia internasional untuk meredam konflik Myanmar dan sekaligus membangkitkan solidaritas dari etnis Rohingya. Jika benar dugaan kasus pembersihan etnis maka kasus ini menjadi ancaman serius tidak hanya dalam konteks HAM tapi juga kemerdekaan berkehidupan seperti cita-cita Asean.

Meski embargo dibenarkan secara politis, namun di sisi lain hal ini bertentangan dengan komitmen untuk tidak melakukan intervensi apapun terhadap kekuatan domestik. Oleh karena itu, beralasan jika sikap ASEAN cenderung hati-hati karena ada kepentingan sosial-politik-kemanusian dari kasus Myanmar. Hal ini menegaskan keterlibatan ASEAN dalam bentuk diplomasi baik secara bilateral dan multilateral sangat penting dilakukan tanpa mendikte Myanmar. Artinya, penegakan hukum adalah solusi bagi penyelesaian konflik di Myanmar. Kasus semenanjung Korea juga harus dicermati karena implikasinya kian panas dan bukan tidak mungkin antara Korea Utara dan Selatan akan terjadi riak konflik.

Faktor lain kasus Rohingya yaitu kemungkinan konflik berbasis geopolitik. Fakta yang mendasari yaitu target ke daerah etnis Rohingya 10 tahun terakhir dimulai tahun 2013 dan puncaknya di tahun 2017. Dugaan tidak terlepas dari asumsi perebutan tanah yang terdapat minyak-ga. Blok minyak-gas di semenanjung Rakhine cadangannya diprediksi 7.836 triliun kaki kubik gas dan 1.379 miliar barel minyak. Padahal, pengelolaannya melibatkan banyak negara misalnya North Petro-Chem Corp (Cina), MOECO (Jepang), ONGC (India), Interra Resources (Singapura), IGE, Ltd (Inggris) dan Geopetrol (Perancis), dll. Hal ini menjadi pendukung pentingnya pembahasan kasus Rohingya.

BERITA TERKAIT

Anggota ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Sama E-Commerce

NERACA Jakarta – Negara-negara anggota ASEAN menyepakati kerangka kerja sama perdagangan tentang sistem elektronik (e-commerce) untuk mendukung perkembangan ekonomi digital.…

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

IKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) berperan menjadi tulang punggung terhadap perekonomian nasional. Sebab, IKM sebagai sektor mayoritas…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Perlu Memahami Konsep TKDN

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sistem industri harus hadir dalam dimensi…