Pemerintah Jamin Aman Stok Pangan - TPIP INGATKAN PEMERINTAH JAGA INFLASI

Jakarta-Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi terutama melonjaknya harga pangan. Sementara itu, dua menteri memastikan stok bahan pangan aman menjelang akhir tahun, terutama menyambut Natal dan Tahun Baru.

NERACA

Pasalnya, penduduk miskin sangat rentan terhadap naiknya harga pangan atau beras. Dengan harga beras naik sebesar 10% saja, bakal menambah 1,2 juta orang miskin baru. Apalagi, saat sekarang harga beras di pasaran sudah mencapai Rp9.500 hingga Rp10.500 atau di atas harga pembelian pemerintah senilai Rp8.030 per kg.

Sekretaris TPIP Iskandar Simorangkir mengatakan, pengendalian infasi terutama harga beras harus betul-betul dikendalikan. "Sebab, dengan naiknya harga beras 10% saja, bakal meningkatkan tambahan 1,2 juta orang miskin baru. Komoditas beras menyumbang 21,8% terhadap kemiskinan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikam harga khususnya makanan. Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,19%," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian itu di Jakarta, Senin (20/11).

Menurut dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

"Sejauh ini, inflasi secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi hingga Oktober 2017 sebesar 2,67%. Khusus untuk pangan, koordinasi yang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok," ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan penting sekali menjaga ketersediaan dan suplai barang dalam kondisi cukup. Sehingga bicara soal inflasi maka sangat terkait dengan sektor riil. "Bagaimana produk barang tersebut, kemudian distribusinya," ujarnya.

Mirza mencontohkan soal beras yang kerap terjadi ada perbedaan harga antardaerah yang satu dengan lainnya. "Di satu daerah, beras cukup, namun di daerah lainnya kurang sehingga mendongkrak harga. Di sinilah dibutuhkan rantai distribusi, bagaimana mengalirkan produk beras di wilayah cukup tersebut untuk daerah yang kurang produksinya. Ini sangat penting, karena harga pangan merupakan salah satu yang paling berpengaruh terhadap kondisi inflasi. Selain pangan adalah administered prices seperti harga BBM, elpiji atau tarif listrik," ujarnya.

Indonesia saat ini memang sudah memasuki era inflasi rendah. Inflasi yang rendah memberikan peluang untuk mempertahankan tingkat suku bunga rendah yang pada akhirnya akan mengurangi beban fiskal. "Dalam tiga tahun terakhir inflasi rata-rata 3%," ujar Yoga Affandi, direktur kebijakan ekonomi dan moneter BI.

Angka inflasi dan suku bunga rendah dalam tiga tahun terakhir itu memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, kedua hal itu akan mendorong laju sektor riil yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita.

Di sisi lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Pemprov Jateng mengembangkan sistem informasi harga dan produksi komoditi (Sihati).

"Dengan Sihati, maka setiap harinya harga-harga di seluruh Jateng dapat diketahui. Dengan pemantauan harga itu, maka akan dapat diketahui komoditi apa saja yang naik harganya maupun turun. Dari sana, akan diambil kebijakan untuk pengendalian," ujarnya.

Menurut Ganjar, inflasi yang rendah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan terutama kalau harga pangan stabil. Sebab, konsumsi pangan punya pasar besar pada pengeluaran kelompok masyarakat miskin.

Dengan inflasi rendah maka akan mengurangi risiko spekulan oleh produsen yang melakukan penimbunan barang. "Jateng memiliki pengalaman dengan mengendalikan inflasi dalam level yang rendah. Makanya, pada 2016 Jateng mendapat penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Apalagi Pemprov Jateng mampu menekan angka kemiskinan menjadi 13,01% atau 4,4 juta jiwa lebih dari sebelumnya 13,27% atau 4,5 juta lebih," ujarnya.

Stok Pangan Cukup

Pada bagian lain, pemerintah memastikan stok bahan pangan aman menjelang akhir tahun, terutama menyambut Natal dan Tahun Baru. Dalam kondisi pasokan yang berlimpah ini, pemerintah akan menjaga harga agar petani tidak merugi. "Untuk akhir tahun ini aman, seperti beras, jagung, bawang, cabai, kedelai," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.

Dia menambahkan, stok beras sangat aman sampai enam bulan ke depan. Animo para petani untuk menanam sangat tinggi, sehingga pemerintah bersiap menjaga harga agar saat puncak panen, harga komoditas tidak jauh terlalu dalam.

"Kita harus persiapkan saat panen raya, jangan sampai harga jatuh, dan petani merugi. Itu nanti di Februari, caranya dengan mendorong Bulog membangun cold storage, ada teknologi baru untuk penyimpanan, dan pengeringan semua komoditas," ujarnya.

Menteri ekonomi lainnya, Mendag Enggartiasto Lukita pun mengungkapkan hal yang sama. Dia menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan pangan di pasar menjelang akhir tahun. "Aman sampai tahun depan, Maret atau April. Tidak ada naik, kami sudah koordinasi melakukan pengecekan gula, daging minyak goreng, beras. Per 1 Desember sudah ada di lapangan," ujarnya.

Kementerian Perdagangan, menurut dia, sudah menggelar Operasi Pasar (OP) dengan realisasi sekitar 10 ribu ton beras medium. Enggartiasto berani menggelontorkan berapapun kebutuhan beras medium di pasar. "Berapa saja kebutuhannya. Berani naikkan harga, kita dorong habis. Ini tidak bicara stok, ini bicara pengendalian harga," ujarnya.

Enggartiasto mengungkapkan, stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, berada di atas batas aman. Dari batas aman stok beras 30 ribu ton, kata dia, saat ini pasokannya mencapai 45 ribu ton beras. "Jadi saya tidak takut sama sekali," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Upaya pengendalian harga, dia mengaku, telah menggelar operasi pasar (OP) untuk beras medium ke masyarakat. OP ini terus berlangsung sampai 2,5 bulan ke depan, dimulai sejak awal November 2017. "Kita operasi pasar selama 2,5 bulan untuk beras medium. Berapa pun kebutuhannya kita akan gelontorin (beras)," tutur dia.

Untuk stok daging, Mendag mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan 10 ribu ton daging asal India. Saat ditanya mengenai daging sapi atau kerbau, Enggartiasto justru menjawabnya dengan lelucon. "Kerbau atau sapi apa bedanya? Tidak ada, begitu saya campur di masakan, tidak bisa milih mana sapi atau kerbau," ujarnya.

Dia mengatakan, daging sapi beku di toko ritel modern dijual Rp 80 ribu per kg. "Harga daging sapi sudah Rp 80 ribu per kg di ritel modern, lebih sehat lagi," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah pusat telah mengumpulkan jajaran pemerintah provinsi untuk bersama memantau ketersediaan stok bahan pangan atau kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru."Untuk beberapa provinsi yang berpotensi mengalami peningkatan konsumsi tinggi, kita akan lebih besar pantauannya," ujarnya.

Sementara itu, terkait beberapa komoditas pangan yang sudah merangkak naik, seperti cabai dan daun ketumbar yang bahkan menembus harga Rp 100 ribu, Enggartiasto lagi-lagi tidak serius."Daun ketumbar bahan pokok bukan? Kalau cabai naik, ada cabai kering," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Jaga Pilkada Tanpa Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Indonesia adalah  negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan…

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Menkominfo Ingatkan Soal Regulasi dan Ekosistem - Dorong Perusahaan Starup IPO

NERACA Jakarta – Dibalik ambisi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan rintisan (starup) untuk go public atau tercatat sahamnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELAMBAT SETELAH ORBA - APBN Cuma Biayai 8,7% Infrastruktur

Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan, dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara…

Perkuat Regulasi Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

NERACA Jakarta – Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi…

PROSPEK EKONOMI MULAI MEMBAIK - Pimpinan Daerah Akan Dipanggil Presiden

Jakarta- Untuk mewujudkan percepatan proses perizinan yang terintegrasi (single submission), Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pekan…