NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan perlu kerja sama di antara tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menstabilkan inflasi di daerah. "Perbedaan karakteristik antardaerah, apakah sebagai daerah produsen atau daerah konsumen, ataupun perbedaan kondisi ketersediaan (surplus atau defisit) membutuhkan sinergi agar tercipta kestabilan harga di kedua daerah tersebut," kata Iskandar di Jakarta, Senin (20/11).

Dia mengatakan tugas TPID di daerah dan provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. "Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota," jelasnya.

Juga, katanya, melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. "Tidak lupa melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota," jelasnya. Sehingga, katanya, TPID pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan, katanya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi. Lebih terkendalinya Inflasi dari tahun ke tahun, terutama inflasi Volatile Food sejalan dengan perkembangan jumlah TPID. TPID melakukan berbagai inovasi dalam program pengendalian inflasinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, sehingga berjalan efektif dalam menekan laju inflasi.

Data inflasi digunakan untuk menilai sejauh mana program pengendalian inflasi pemerintah daerah berjalan efektif. Inflasi secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi Oktober 2017 mencapai 0,01 persen (mom) dan 3.58 persen (yoy), hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2.67 persen (ytd). Inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordinasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stok.

Inflasi November

Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia pada pekan kedua November 2017 menyebutkan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen, atau menunjukkan sedikit peningkatan dibanding pekan pertama yang sebesar 0,14 persen. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, tekanan inflasi hingga pekan kedua November 2017 masih bisa dikendalikan. Agus masih meyakini inflasi tahunan pada tahun 2017 akan berada di perkiraan bawah sasaran inflasi 3 sampai dengan 5 persen, yakni 3 s.d. 3,5 persen. "Inflasi pada pekan kedua 0,18 persen, sedikit naik dibandingkan minggu lalu 0,14 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Agus menilai di sisa tahun, tekanan inflasi akan lebih mereda. Tekanan dari kelompok harga komoditas pangan bergejolak (volatile food) dinilai akan terkendali hingga akhir tahun. Penyebabnya pasokan barang yang terjaga, yang pada akhirnya menjaga stabilitas harga. Untuk kelompok harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (administered prices), juga tetap terkendali.

Hingga akhir Oktober 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam inflasi tahunan 3,58 persen (year on year/yoy). Kelompok "volatile food" tercatat deflasi sebesar 0,53 persen (mtm) dan "administered prices" juga tercatat deflasi sebesar 0,01 persen (mtm) Pada tahun 2018, BI menjangkar infasi tahunan berada di 3,5 persen plus minus 1 persen.