DPRD Depok: Walikota Jangan Buat APBD Asal Jadi

NERACA

Depok - Ketua DPRD Kota Depok mengingatkan Walikota dalam menyusun Rancangan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), diminta jangan membuat dan menyusun program dan kegiatannya "asal jadi tepat waktu"‎. Sehingga Walikota dan jajaranya harus membuat dan menyusun APBD disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ketentuan peraturan peundangan lainya.

Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA dalam Rapat Paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2018 dan bersama Fraksi, Banggar dan TAPD yang saat ini masih berlangsung proses pembahasannya.

Menurut Ketua DPRD, Hendrik Tangke Allo S.Sos, ‎berdasarkan Permendagri 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, harus disesuaikan dengan RPJMD Kota Depok. Juga dalam Pasal 104 Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan RAPBD beserta lampirannya kepada DPRD disertai Nota Keuangan. Maka, Program dan Kegiatan APBD wajib mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

"Tentunya hal tersebut, memenuhi tuntutan masyarakat agar terciptanya APBD yang dibutuhkan dan memiliki akuntablitas publik serta transparan," ujar Hendrik Tangke Allo, Senin (20/11), seraya menandaskan dan meminta semua Fraksi DPRD lebih intensif membahasnya agar APBD Kota Depok makin objektif bagi warga Depok.

Fraksi PDI Perjuangan, dalam Pandangan Umumnya (PU) oleh Agustina Simanjutak, bahwa pelayanan publik belum maksimal. Diantaranya masih ada rumah sakit yang menolak pasien pemegang kartu BPJS."Pemkot Depok diminta segera memanggil pimpinan rumah sakit Permata Depok di Sawangan yang menolak pasien peserta BPJS," ujarnya menegaskan agar kinerja Dinkes juga perlu diperiksa dan Program SSA Dishub atasi kemacetan dimaksimalkan lagi, karena dinilai baik. ‎

Sedangkan menurut Edi Masturo SE dari Fraksi Gerindra, prinsipnya mendukung arah kebijakan RAPBD.2018 yang didasarkan pada tema “Penguatan Infrastruktur untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok”."‎Gerindra melihat bahwa untuk meningkatkannya, perlu  jajaran Pemkot Depok harus lebih kreatif dan inovatif untuk melakukan terobosan program dan kegiatan inovarif kreatif dan efisien agar PAD mampu percepat pembangunan infrastruktur ekonomi," katanya yang juga apresiasi terobosan Program SSA Dishub ketika menjawab NERACA.

Selain itu, Fraksi Gerindra, mengingatkan, Badan Keuangan Daerah (BKD) agar terus mendongkrak PAD. Hal ini sangat penting dalam kelangsungan peningkatan perekonomian Kota Depok yang makin transparan dalam akuntabilitas neraca keuangan daerahnya. Fraksi ini juga minta agar berbagai program untuk koperasi, UMKM, industri dan pasar serta sentra perdagangan lainnya lebih ditingkatkan inovatif dan kreatifitasnya."Apalagi pasar tradisional, koperasi dan UMKM adalah infrastruktur soko guru perekomian," tutur Masturo.

‎Sementara Fraksi PKS disampaikan oleh Quartifa Wijaya, S.Ag, menjelaskan bahwa‎ target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 (total APBD sekitar Rp2,8 Miliar kebih), jadi menurun Rp123 Miliar lebih atau sekitar 4,97 % dari APBD sebelumnya. Penurunan target ini, diantaranya karena sebagian dari dana perimbangan pusat dan daerah berupa DAK (Dana Alokasi Khusuis), bantuan keuangan provinsi dan sumber pendapatannya lainnya yang belum masuk kas daerah Kota Depok.

"Menyikapi hal ini maka upaya untuk menggali sumber PAD dan pendapatan daerah lainya yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini, PKS selalu terus mendorong Pemkot Depok untuk optimalkan PAD, terutama dari pajak restoran, hotel, parkir, reklame dan potensi sumber PAD lain yang masih sangat minim penggarapannya masuk ke kas daerah," katanya.

Selain itu Qurtifa juga mengingatkan, agar‎ potensi PAD lain yang harus dimaksimalkan pemasukannya ke kas daerah adalah dari PBB dan BPHTB. Upaya peningkatan harus kreatif, produktif dan efisien melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Berbagai fraksi lainnya, juga banyak mengkritisi APBD Kota Depok yang belum maksimal manfaatnya bagi warga Depok dan pertumbuhan pembangunan di berbagai Sektor. Diakui memang mampu meraih penghargaan WTP 6 kali berturut-turut sejak 2012 karena taat azas jadwal dan format penyusunanya. Tapi masih perlu ditingkatkan adanya banyak masalah dalam SILPA dan piutang PAD yang setiap tahun meningkat hingga mencapai Rp600 miliar lebih. Hal ini penting agar Terwujud Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius. Dasmir