NERACA

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatakan penting bagi investor untuk terus memperhatikan aspek ekonomi dan politik dalam negeri. Hal itu dimaksudkan agar setiap investasi yang dilakukan dapat mempertimbangkan keadaan pasar ke depannya.”Kita sebagai pelaku juga harus mengetahui update terbaru dalam kedua aspek ini. Informasi mengenai leadership juga diperlukan agar setiap orang dapat menjadi panutan bagi orang lain," kata Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari di Jakarta, Senin (20/11).

Terkait dengan aspek ekonomi, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada A. Tony Prasentiantono menambahkan, perekonomian Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Namun, karena adanya kelesuan ekonomi membuat banyak konsumen yang akhirnya mengerem biaya konsumsinya. Bahkan, Toni menyebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dapat bergerak lebih tinggi lagi dan diproyeksikan berada di kisaran 5,3%. Adanya stabilitas harga komoditas, peningkatan investasi dan level inflasi yang tetap rendah akan menjadi faktor pendorong positif dalam capaian pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang.

Hal senada juga dikemukakan oleh Friderica atau yang akrab disapa Kiki itu. Dia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5,3% belumlah memungkinkan. Adanya faktor Volatiliyy, Uncertainty, Complaxity, dan Uncertainty (VUCA) yang cukup kuat menjadi salah satu barrier tumbuhnya ekonomi tanah air.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan, perseroan tengah menyiapkan sejumlah program baru untuk peningkatan layanan kepada investor. Setelah melaksanakan program S-Invest, KSEI kini tengah menggodok pelaksanaan program e-voting. “Saat ini, proses e-voting sedang dipersiapkan. Untuk awalnya, KSEI akan melaksanakan e-proxy terlebih dahulu, lalu selanjutnya meluncurkan e-voting,”ujar Frederica.

Nantinya, dengan e-voting investor tidak harus datang secara fisik di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun tetap bisa melakukan voting. Menurut Friderica, implementasi e-voting kemungkinan baru akan terlaksana pada 2019 mendatang. Sementara, tahun depan, KSEI akan meluncurkan program e-proxy terlebih dahulu untuk mendahului e-voting.

Asal tahu saja, e-proxy (electronic proxy) dan e-voting (electronic voting) platform merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada investor. Adapun untuk e-voting platform, yang merupakan pengembangan jangka panjang dari e-proxy platform akan dikembangkan pada tahap berikutnya. Hal ini karena adanya kebutuhan perubahan peraturan setingkat Undang-Undang dalam menerapkan e-voting platform.

Disebutkan, untuk e-voting platform ada beberapa yang harus disesuaikan dari sisi peraturan dan undang-undang. Perseroan sendiri kabarnya sudah mendapat support dari Kominfo dan Kemenkumham. Karena ini masuk kriteria kemudahan going business di Indonesia. E-proxy dan e-voting platform yang akan dikembangkan tidak menggantikan proses RUPS yang ada saat ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, platform ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi Pemegang Saham dalam menggunakan hak suaranya dalam RUPS.