ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Sektor Batubara

ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Sektor Batubara

NERACA

Jakarta - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor sektor batubara yang tidak dilaporkan yang tersinyalir dari adanya perbedaan data di dalam negeri dari sejumlah instansi terkait.

"Kami menemukan indikasi transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan hingga sebesar 27,06 miliar dolar AS (setara Rp365,3 triliun). Nilai ini tentu memiliki implikasi terhadap penerimaan negara," kata Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi bertajuk "Kerugian Negara dari Unreporting Ekspor Batubara Indonesia 2006-2016" di Jakarta, Senin (20/11).

Menurut Firdaus Ilyas, indikasi tidak dilaporkannya ekspor batubara itu berdampak kepada indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan, maupun royalti hingga sebesar Rp133,6 triliun.

Dia berpendapat bahwa indikasi tidak dilaporkannya transaksi batubara itu juga dapat timbul dari adanya satu persoalan mendasar, yaitu dari sisi administratif negara adanya celah besar pendataan produksi batubara antara kementerian teknis dengan kementerian atau lembaga lainnya."Padahal data-data ini akan menjadi acuan kita. Dalam konteks kekayaan negara, ini bagian dari pencatatan berapa sih kekayaan Indonesia. Kalau berbeda-beda, kita tidak memiliki nilai yang valid berapa nilai kekayaan kita," ucap dia.

Firdaus mencontohkan, adanya perbedaan data penjualan batubara antara institusi seperti Kementerian Perdagangan, BPS, dan Kementerian ESDM, di mana dalam periode 2006-2016, terdapat perbedaan hingga sekitar 520 juta ton. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi "loophole" atau lubang sehingga sangat berimplikasi terhadap potensi penerimaan negara.

Berdasarkan data ICW, transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan pada periode 2006-2016 disinyalir yang terbesar ke China dengan nilai sekitar 5,31 miliar dolar AS, kemudian ke Jepang (3,80 miliar dolar) dan Korea Selatan (2,66 miliar dolar)."Terkait besarnya indikasi kerugian negara, maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian sangat serius dan segera membenahi celah yang berindikasi kepada kerugian negara dari batubara," ucap dia.

Firdaus mengingatkan bahwa indikasi kerugian negara sebesar Rp133,6 triliun itu sangat signifikan digunakan untuk infrastruktur seperti tol dan pelabuhan, juga untuk anggaran kesehatan hingga pendidikan.

Ia juga meminta aparat penegak hukum khususnya KPK untuk melanjutkan koordinasi dan supervisi sumber daya alam dengan menitikberatkan pada sisi penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.

Sementara, Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan mengatakan tata kelola sektor batubara yang dilakukan oleh pemerintah perlu benar-benar menyeimbangkan dari aspek konservasi atau perlindungan lingkungan hingga segi penerimaan negara terutama dari bidang sumber daya alam.

"Penting bagaimana tata kelola batubara ini dari satu sisi penerimaan negara, tetapi juga tidak dilepaskan dari aspek konservasi lingkungan dan energi ke depan," kata Abdullah Dahlan.

Abdullah Dahlan mengingatkan bahwa RI adalah salah satu dari lima negara terbesar dalam penghasil batubara. Ia memaparkan, dengan luas tambang 16,2 juta hektare serta produksi 434 juta ton per tahun, tentu bila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi habis dalam jangka waktu 56-59 tahun mendatang.

Abdullah juga mengungkapkan, adanya temuan yang menarik bahwa ada luasan sekitar 5,6 juta hektare pada tahun 2014 yang ternyata termasuk dalam area kawasan lindung konservasi. Selain itu, ujar dia, pihaknya juga mensinyalir masih adanya ratusan perusahaan yang masih belum mendapatkan izin yang memadai dalam prosedur pengelolaan batubara.

Firdaus Ilyas menambahkan bahwa sektor sumber daya alam masih menjadi tulang punggung dalam penerimaan pajak. Firdaus juga mempertanyakan apakah pemerintah masih belum punya cara lain dalam mewujudkan konsep Nawacita sehingga banyak program yang akhirnya bergantung kepada instrumen seperti utang, padahal sumber lain seperti PNBP belum tergarap optimal.

Sementara itu, pembicara lainnya Direktur Penegakan Hukum Dirjen Pajak Yuli Kristiono menyatakan, isu ini bukanlah hal yang baru dan sedang diaudit karena pihaknya juga membutuhkan dukungan data dari berbagai instansi terkait lainnya.

Yuli Kristiono mengemukakan, pihaknya sudah turun ke sejumlah provinsi dalam rangka memberikan sosialisasi kepatuhan pengusaha pertambangan dan setelah sosialisasi ada peningkaan penerimaan negara dalam sektor batubara. Ant

BERITA TERKAIT

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Presiden Kelima Indonesia - Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan

Megawati Soekarno Putri  Presiden Kelima Indonesia Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan Tondano - Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri…

Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara

Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPD RI - AM Fatwa Sosok Teguh Pendirian

Oesman Sapta Odang  Ketua DPD RI AM Fatwa Sosok Teguh Pendirian Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman…

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), yang menaungi sekitar 1,5…

Sinergi Indonesia-Korea Tingkatkan Inovasi UKM

Sinergi Indonesia-Korea Tingkatkan Inovasi UKM NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hasan Jauhari mengungkapkan…