Kebijakan di Era Disruptif

Dalam era disruptif saat ini yang menjadi pesaing bisnis bahkan yang berpotensi meruntuhkan sebuah perusahaan, bukan lagi perusahaan raksasa atau perusahaan yang memiliki bisnis sejenis dengan ribuan karyawan. Lihat saja, kasus yang menimpa perusahaan kamera terkenal Kodak dengan 140.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki nilai pasar sekitar Rp 350 triliun, kini terkapar di arena persaingan pada 2012. Penyebabnya, diduga munculnya perusahaan teknologi (start-up) yang memproduksi smartphone.

Melihat kejadian tersebut, pada waktu yang sama Facebook, fitur media sosial terbesar di dunia, memutuskan mengakuisisi Instagram dengan nilai Rp 14 triliun. Padahal, saat itu Instagram cuma dikelola oleh 13 orang dan baru berdiri tiga tahun. Dengan kecepatan eksponensial, perusahaan berbasis teknologi informasi tumbuh pesat. Jika perusahaan menargetkan laba secara eksponensial, 10 tahun ke depan, laba perusahaan menjadi 100%, artinya meningkat 100 kali dari laba tahun ini. Nilai ini setara dengan laba perusahaan yang sudah dikelola selama satu abad.

Nah, ketika bisnis sudah berjalan beberapa langkah ke depan, bahkan berlari, peraturan (regulasi) masih berjalan di tempat sambil terus wait and see, dan pemerintah baru kaget saat muncul persoalan. Contoh kasus transportasi daring, yang sudah berlangsung cukup lama di beberapa negara tersebut, masih saja belum mampu diantisipasi oleh pengambil kebijakan ketika mulai beroperasi di Indonesia. Seperti biasa, ketika akhirnya masalah membesar baru bereaksi.

Sementara perkembangan bisnis yang ditopang kemajuan teknologi informasi, ke depan, diprediksi akan berjalan kian dahsyat. Tak lagi linier, tapi eksponensial, maka pada masa itulah disebut sebagai era disruptif. Fenomena ini sudah menjadi megatren global yang dikenal dengan singkatan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

Karena sejak lama sekali, kegiatan usaha berjalan dengan cara berpikir lokal dan linier. Artinya, kompetitor bisnis berada dalam lingkaran terdekat saja (lokal). Kemudian pertumbuhan bisnis dilihat secara linier. Jika setiap tahun laba ditarget meningkat 1%, maka 10 tahun ke depan laba perusahaan meningkat jadi 10%. Pola linier seperti ini sudah bukan zamannya lagi. Terbukti, regulasi transportasi (UU Jalan dan Transportasi) akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA), akibat karakteristik peraturan itu berjalan lebih lamban ketimbang kemajuan pesat industrinya.

Nah, di tengah perubahan yang berpola global dan eksponensial, di mana kecepatannya semakin tinggi dan arahnya sulit diduga, bukan hanya berdampak pada pelaku ekonomi, tetapi juga memengaruhi para pengambil keputusan dan kinerja pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana model kebijakan publik yang tepat sehingga tetap berimplikasi positif terhadap kinerja pemerintahan?

Dengan pola lokal dan linier saja, sering kali kita melihat decision maker lamban merespon dan meleset dalam mengantisipasi. Perlu pola pikir baru bagi perumus kebijakan saat hendak meluncurkan kebijakan di era disruptif seperti saat ini. Menurut Dunn (2004), kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Artinya, kebijakan senantiasa hadir dalam kondisi apa pun.

Kehadiran kebijakan berfungsi membingkai industri atau masyarakat agar sesuai kondisi yang ada dengan nilai-nilai yang berlaku. Namun, bingkai kebijakan yang cocok dengan era ini bukan lagi yang rigid. Kebijakan harus makin lentur dan adaptif dalam merespon dan mengantisipasi keadaan. Artinya, ke depan dibutuhkan kebijakan publik yang adaptif, mampu menyesuaikan dengan perubahan.

Idealnya, kebijakan publik yang cocok dengan perubahan, tak perlu lagi mengatur hal-hal yang bersifat detil dan teknis. Pada dimensi itu, kreativitas individu yang jadi tumpuan, asosiasi industri, dan aturan komunitas yang memegang peran penting.

Sebagai pelaku usaha, mereka memang yang lebih memahami karakter masing-masing. Kebijakan menjadi makin fleksibel meski tetap harus bersifat preventif dan antisipatif. Sumber data yang melimpah dan didukung kecanggihan teknologi semestinya membuat pengambil kebijakan makin cepat dan akurat dalam mengeluarkan kebijakan. Kondisi ini bisa terjadi jika sumber data raksasa (big data) sudah dikelola dengan baik dan terintegrasi. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kebijakan Suku Bunga Bakal Dipengaruhi Dolar

    NERACA   Jakarta - Kebijakan suku bunga nasional mendatang dinilai sangat dipengaruhi nilai penguatan mata uang dolar Amerika…

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Prospek Ekonomi Digital

Beberapa tahun lalu kita belum membayangkan sopir taksi dapat mengemudikan mobilnya sendiri tanpa terikat formal bekerja di perusahaan taksi konvensional,…

Peringatan 100 Ekonom

Sekitar 100 ekonom berkumpul menyuarakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini. Kalangan ekonom pada kesempatan bertemu dengan Presiden…

Kemiskinan dan Pengangguran

  Dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 10,67%…