Menyoal Temuan Sementara Pansus KPK

Oleh: Panca Hari Prabowo

Panitia Khusus hak angket DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Juni telah menyampaikan 11 temuan dan rekomendasi.Perjalanan pansus KPK sendiri sejak awal pembentukkannya mengundang sejumlah silang pendapat baik mengenai kadar kegentingan pembentukannya hingga objektivitas anggota pansus dalam menelisik kekurangan lembaga ekstra yudisial tersebut.

Ada 11 poin temuan sementara yang didapat oleh pansus selama masa kerja mereka sejak Juni hingga September yang kemudian disepakati untuk diperpanjang.Hal yang pertama terkait aspek kelembagaan. Pansus menilai KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi serta menggunakan opini media untuk menekan pengkritiknya.

Pada poin yang kedua, pansus menilai kelembagaan KPK dengan argumen indepedennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang kekuasan negara sehingga dinilai berpotensi terjadi penyelahgunaan kekuasaan dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi.

Pansus juga menilai bahwa KPK sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya di DPR secara terbuka dan terukur.

Komisi yang diinisiasi pada 2004 itu juga dikatakan belum bersesuaian dan patuh atas asas-asas yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi.

Hal lain yang dipahami oleh pansus adalah dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK dinilai cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Poin yang lain adalah KPK juga dalam fungsi supervisi cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan instansi kepolisian dan kejaksaan.

Pansus juga menilai dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, perlu ada langkah-langkah perbaikan yang dilakukan KPK.
Pada bagian lain penilaiannya, pansus juga melihat berdasarkan audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk barang-barang sitaan dan lainnya.

Sementara itu terkait dengan kasus hukum yang sedang ditangani oleh KPK, pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pansus meminta agar sejumlah kasus atau permasalahan terkait unsur pimpinan, mantan pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK yang menjadi pemberitaan publik, maka Komisi III DPR RI diminta bisa segera mengundang pihak KPK dan Polri dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga polemik dapat diselesaikan.

Poin-poin temuan sementara itu, belum dapat diverifikasi kepada pimpinan KPK oleh Pansus karena dalam sejumlah pertemuan dengan pansus, unsur pimpinan KPK tidak hadir.

Pertaruhan Komitmen

Kesepakatan untuk memperpanjang waktu kerja Pansus hak angket KPK menjadi pertaruhan bagaimana komitmen dan dorongan dari partai politik yang menempatkan wakilnya di pansus dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi.Ketika nantinya pansus menghasilkan rekomendasi yang hasilnya justru dinilai melemahkan komisi tersebut maka citra partai dimata masyarakat pun menjadi lemah.

Padahal dalam hitungan kurang dari dua tahun mendatang, pemilu dan pemilihan presiden akan dilaksanakan, dimana citra dan persepsi masyarakat terhadap partai akan sangat menentukan.

Dalam beberapa kali undangan rapat dengan pansus, pimpinan KPK menolak hadir. Penolakan itu berdasar pada pandangan tentang penggunaan hak angket itu sendiri.Dengan sisa waktu yang dimiliki, pansus berkejaran dengan target penyelesaian akhir dari proses kerja mereka yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun.

Sementara itu proses pengajuan uji materiil UU MD3 oleh sejumlah pegawai KPK ke Mahkamah Konstitusi masih berlangsung dan belum mendapatkan kata putus.Mereka mengajukan upaya pengujian terkait hak angket DPR yang meminta keseluruhan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menjadi konstitusional bersyarat.

Permintaan serupa juga diajukan oleh mantan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesian Corruption Watch serta Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang tergabung dalam tim advokasi selamatkan KPK.

Mereka yang mengajukan permohonan itu menilai ketentuan pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut pihak yang mengajukan uji materiil, ketidakjelasan itu kemudian menimbulkan beberap penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK.

Diperkuat

Berbagai kalangan berharap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dipertahankan. Alih-alih dikurangi, banyak pihak yang berharap KPK diperkuat karena menangani kejahatan yang juga sifatnya genting dan luar biasa.Presiden Joko Widodo sendiri berulangkali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menguatkan KPK dalam menjalankan tugasnya.

Kepala negara mengatakan komitmen itu terus dilakukan dan tidak pernah berubah.Saat membuka masa persidangan II DPR RI, Ketua DPR RI Setya Novanto mengharapkan Pansus angket KPK dapat melaporkan hasil kerjanya dalam masa persidangan ini.

Setya Novanto mengatakan Pansus angket KPK dalam masa persidangan kali ini akan melakukan kegiatan penyelidikan terhadap aspek kelembagaan, aspek kewenangan, aspek anggaran dan aspek tata kelola sumber daya manusia.

Penguatan KPK memang diperlukan karena hingga lebih dari sepuluh tahun keberadaannya, penyelahgunaan keuangan negara melalui praktik-praktik korupsi masih banyak terjadi. Dampak merusak dari kejahatan korupsi sangatlah besar karena akan berpengaruh terhadap keseluruhan sendi kehidupan yang saling terkait.Narasi tentang upaya penguatan peran KPK seharusnya tidak berujung pada upaya untuk melemahkan lembaga itu. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi di Jalur Benar

Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi di Jalur Benar NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim pemberantasan korupsi…

KLHK-KPK Telusuri Peredaran Kayu Ilegal di Papua

KLHK-KPK Telusuri Peredaran Kayu Ilegal di Papua NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi…

KPK Harapkan Hakim Adil Proses Praperadilan Novanto

KPK Harapkan Hakim Adil Proses Praperadilan Novanto NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan hakim tunggal Kusno dapat bersikap…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Aksi Nyata Indonesia Mendukung Palestina

  Oleh: Agung Widjayanto, Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Konflik Israel – Palestina atau bagian dari konflik Arab -…

Sektor Teknologi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis     Korporasi Alibaba segera akan mengganti para akuntannya…

Infrastruktur Investasi Negeri

Oleh: Muhklis Kuncoro Wibowo, Staf KPP Penanaman Modal Asing Lima, DJP *) Infrastruktur merupakan sarana yang sangat vital untuk mendukung…