Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Catatan akhir tahun yang menarik dikaji yaitu pembangunan infrastruktur dan ini terkait asumsi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci memacu pertumbuhan dan mendukung pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, beralasan pemerintahan Jokowi lebih memacu pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, ini berdampak positif terhadap percepatan - geliat ekonomi, meski di sisi lain kendala utama pembangunan infrastruktur yaitu anggaran. Terkait hal ini, pemerintah berusaha menggandeng swasta-investor asing bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai mekanisme yang memberi keuntungan keduanya baik pemerintah pusat, daerah, BUMN dan atau swasta.

 Relevan dengan urgensi pembangunan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, maka pertemuan 4th ASEM Transport Minister Meeting di Bali 26-28 September lalu bertema  “Connectivity & Investment” menjadi penting terutama dikaitkan dengan komitmen dari pembiayaan pembangunan infrastruktur. Paling tidak hal ini mengacu tawaran 13 proyek senilai Rp.40 triliun kepada 39 negara delegasi. Meski demikian, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan harapan realisasi investasinya mencapai Rp.50 triliun. Harapan pendanaan ini bisa dikalkukasi dari bentuk kerjasama bilateral atau multilateral. Keyakinan terhadap pendanaan ini mengacu tawaran 12 proyek terkait bilateral 9 negara yaitu RRC, Korsel, Singapura, Jepang, Malaysia, Polandia, Hongaria, Filiphina dan AS.

Berkelanjutan

Konsekuensi terhadap pendanaan pembangunan infrastruktur mengacu nilai kepentingan jangka panjang sehingga kalkulasi profit harus dihitung cermat. Paling tidak hal ini juga terkait dengan jaminan iklim sospol dan keamanan. Oleh karena itu, tahun politik dalam bentuk pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 bisa menjadi ancaman serius karena dari dua agenda ini bisa rentan memicu perilaku wait and see. Bahkan bisa juga fatal menjadi wait and worry jika kedua agenda politik itu memicu konflik sosial. Kekhawatiran tahun politik bukan tidak beralasan karena fenomena money politics sering terjadi dan realitas mengalahkan marketing politics. Selain itu, maraknya OTT oleh KPK sejumlah kepala daerah juga rentan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor. Padahal komitmen terhadap pembangunan infrastruktur banyak terjadi di daerah. Selain itu, kasus SN yang juga Ketua DPR juga rentan berdampak negatif terhadap iklim sospol apalagi jika drama yang dimainkan terus bersambung.

Problem dari pendanaan pembangunan infrastrutkur maka kerjasama bilateral RI-Jepang yang semakin membaik di era pemerintahan Jokowi dan ditandai kunjungan PM Jepang Shinzo Abe awal tahun 2017 pada dasarnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung aspek pendanaan pembangunan infrastruktur. Prospek bilateral RI-Jepang juga berkepentingan untuk alih teknologi di bidang infrastruktur. Terkait ini, ada sejumlah kesepakatan yang disetujui, termasuk yang utama yaitu komitmen Jepang investasi di bidang infrastruktur. Tidak bisa disangkal investasi di bidang infrastruktur cenderung besar dan karenanya komitmen Jepang memacu daerah terpencil dengan pembangunan infrastruktur menarik dikaji. Argumen yang menjadi acuan tidak lepas dari keterbatasan pendanaan sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menarik investor, baik dengan swasta atau pihak asing. Artinya komitmen investasi Jepang untuk pembangunan bidang infrastruktur dan daerah terpencil dari lawatan PM Jepang Shinzo Abe justru mengacu kepentingan jangka panjang dan sangat strategis bagi kedua negara.

Selain Jepang, Korsel juga menjadi mitra strategis dan karenanya beralasan jika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro yakin akan menggandeng investor dari Korsel untuk pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan dalam forum Indonesia Infrastructure Investment Forum atau IIIF di Seoul pada 22 September lalu. Jumlah proyek yang ditawarkan di forum IIIF yaitu 50 proyek tersebar di berbagai bidang, termasuk misalnya energi, jalan tol, bandara dan pelabuhan termasuk pembangunan rel ganda di sejumlah daerah untuk memperlancar transportasi kereta api dalam mendukung distribusi barang – jasa.

Dukungan

Proyek pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa lepas dari kendala pembebasan lahan sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 target pendanaan pembangunan infrastrutkur mencapai Rp.4.796 triliun dengan keterbatasan dana dari pusat dan daerah hanya 41 persen, BUMN 22 persen maka sisanya ini menjadi tantangan bagi swasta dan investor asing yaitu 37 persen atau sekitar Rp.1.752 triliun. Besaran angka ini bisa menjadi ancaman serius jika dikaitkan dengan maraknya korupsi. Dinasti politik juga tidak jera korupsi meski telah terjadi OTT KPK di berbagai daerah, sementara di sisi lain Bappenas berniat merombak proyek pembangunan infrastruktur seperti yang tertuang di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

Relevan dengan proyek MP3EI, pemerintah menetapkan 119 proyek MP3EI yang akan dibangun senilai Rp.232,82 triliun. Pada periode 2010 - 2013, pemerintah menetapkan 365 proyek MP3EI dengan koridor ekonomi terbesar realisasinya adalah koridor Jawa yaitu 99 proyek senilai Rp.296,34 triliun. Hal ini kian menguatkan Jawa masih menjadi andalan pertumbuhan dan investasi. Bahkan, pembangunan infrastruktur di Jawa masih prioritas. Paling tidak, ini terlihat dari periode 2010-2013 khusus bidang infrastruktur di Jawa mencapai 32 proyek senilai Rp.217,7 triliun. Begitu juga di tahun 2017, proyek pembangunan jalur kereta api, tol dan jembatan masih terbesar. Artinya, infrastruktur itu prioritas dan butuh pendanaan yang besar. Oleh karena itu, kesepakatan pembangunan dari Jepang yaitu transportasi rel semi cepat Jakarta – Surabaya dan pembangunan blok Masela menjadi bagian penting dalam konsteks pembangunan infrastruktur tahun 2017, sementara harapan dari pendanaan lewat forum 4th ASEM juga penting, termasuk proses pembangunan infrastruktur yang melibatkan bilateral dengan Korsel lewat forum IIIF. Hal ini tentu harus juga dikaji terkait adanya tahun politik di 2018 dan 2019.