NERACA

Mataram - Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Nusa Tenggara Barat terancam kehilangan 50 persen pendapatan setelah Bank NTB dikonversi menjadi perbankan syariah pada Agustus 2018. "Posisi pendapatan dari penjaminan kredit Bank NTB sebesar 50 persen. 50 persen lagi dari penjaminan kredit delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, serta usaha konvensional lainnya," kata Direktur Utama PT Jamkrida NTB Bersaing Indra Manticha, di Mataram, Jumat.

Menurut dia, potensi kehilangan pendapatan dari penjaminan kredit Bank NTB karena perusahaannya masih 100 persen menjalankan bisnis konvensional dan belum ada kepastian dari para pemegang saham untuk mendukung pembentukan unit usaha syariah. Pihaknya sudah mengajukan penambahan modal sebesar Rp10 miliar untuk mendukung pembentukan unit usaha syariah pada 2018, sehingga bisa menjadi perusahaan penjamin pembiayaan yang disalurkan PT Bank NTB Syariah.

Indra menambahkan pengajuan penambahan modal sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham mayoritas. Besaran angka yang diusulkan melalui APBD murni tahun anggaran 2017 mencapai Rp27,5 miliar. Dari Rp27,5 miliar yang diusulkan akan digunakan untuk pembentukan unit usaha syariah sebesar Rp10 miliar dan untuk memenuhi modal inti penjaminan bisnis konvensional sebesar Rp17,5 miliar.

"Kami sudah memberikan penjelasan bahwa Jamkrida harus memiliki modal inti sebesar Rp50 miliar karena sudah berdiri selama lima tahun. Itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Namun belum ada persetujuan sampai saat ini," ujarnya. Ia menyebutkan modal inti perusahaannya saat ini sebesar Rp32 miliar. Modal tersebut merupakan penyertaan modal dari enam pemilik saham, yakni Pemprov NTB sebesar Rp27 miliar, Pemerintah Kota Mataram Rp1 miliar, Pemkot Bima Rp1 miliar, Pemerintah Kabupaten Bima Rp1,5 miliar, Pemkab Lombok Tengah Rp 1 miliar dan Pemkab Lombok Barat Rp 1 miliar.

Sementara lima kabupaten lain belum memberikan penyertaan modal, yakni Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, dan Pemkab Lombok Utara, dan Pemkab Lombok Timur. Menurut Indra, jika Bank NTB sudah menjadi perbankan syariah tentu akan menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi penjaminan kredit berbasis syariah. Hal itu sesuai dengan peraturan dari otoritas.

"Kami sangat berharap agar para pemegang saham memberi perhatian terhadap masalah tersebut. Mudahan di APBD tahun anggaran 2018 ada upaya menambah modal untuk Jamkrida, baik dari Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota," ucapnya. Menanggapi masalah yang dihadapi Jamkrida NTB Bersaing, Sekretaris Daerah NTB H Rosyadi H Sayuti mengaku belum ada rencana penambahan modal bagi perusahaan daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit tersebut. "Kami akan pikirkan tahun depan," kata Rosyadi singkat.