OJK Mengandalkan Dana di Pasar Modal - Tutupi Kekurangan Biaya Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan untuk terus menggali pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pasar modal.”Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kami akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Jakarta, kemarin.

Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaannya melalui berbagai produk yang sudah ada. Pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp220 triliun, sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi Rp259,44 triliun.

Wimboh juga menjelaskan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang tumbuh pesat dan membutuhkan regulasi yang tepat seperti dengan pembentukan fintech center. Tercatat sampai September perkembangan fintech peer to peer lending, total agregat pemberi pinjaman sebanyak 63.869 orang atau naik 344,68% (ytd). Total agregat peminjam sebanyak 157.276 orang atau meningkat 208,8% (ytd).

Sementara total akumulasi pendanaan per September sebanyak Rp1,66 triliun atau meningkat 632,58% (ytd), dengan rasio pinjaman macet 2016 (0,44%) dan 2017 (0,84%). Sampai September sudah 24 (16 lokal dan 8 asing) perusahaan P2P lending telah terdaftar dan berijin di OJK. Sementara 31 perusahaan P2P lending dalam proses pendaftaran.

Wimboh menuturkan, untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur itu dibangun.”Infrastruktur jelas akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya," ujar Wimboh.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menyambut baik, bila likuiditas yang cukup besar di pasar modal bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapat mengandalkan dana pasar modal seiring dengan terus bertambahnya emiten di pasar modal dan berkembang pesatnya produk investasi.

BERITA TERKAIT

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh : Linda Rahmawati, Pengamat Masalah Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam            Sampai pertengahan Juni 2018, pengerjaan proyek kereta…

SAME Suntik Modal Anak Usaha Rp 100 Miliar

NERACA Jakarta – Emiten pengelola rumah sakit Omni Hospital, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) belum lama ini memberikan dana…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Penjualan HEXA Capai 22,95% Dari Target

Di kuartal kedua 2018, PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) membukukan penjualan alat berat sebanyak 495 unit atau 22,95% dari target…

Penjualan Kabelindo Murni Turun 29,45%

NERACA Jakarta - PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) membukukan penjualan bersih konsolidasi sebesar Rp221,7 miliar sepanjang kuartal I/2018. Capaian tersebut…

BTPN Bukukan Laba Bersih Rp 1,09 Triliun

NERACA Jakarta – Semester pertama 2018, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) membukukan laba bersih Rp 1,09 triliun atau…