Perlu Ada Perlindungan TKA

Perlu Perlindungan TKA

Palembang---Parlemen Negara-Negara Islam anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of OIC Member States/PUIC) sepakat akan membuat undang-undang untuk melindungi tenaga kerja (tenaker) asing. “Kesepakatan ini jadi bagian dari resolusi yang akan ditandatangai oleh negara-negara anggota peserta konferensi PUIC ke-7. Ini jadi salah satu usulan yang dibawa delegasi Indonesia dan direspon positif oleh negara-negara anggota PUIC yang juga merupakan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam, red),” kata Marzuki, di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.

Menurut Marzuki, Indonesia memainkan peran sebagai pemimpin PUIC untuk menggulirkan isu perlindungan tenaga kerja asing yang memang menjadi salah satu persoalan bagi Indonesia yang sering mengirimkan tenaga kerja ke sejumlah negara, khususnya Arab Saudi dan Malaysia.

Marzuki menilai, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Malaysia selama ini, tak lepas dari kelemahan bahkan ketiadaan perundang-undangan yang melindungi hak-hak para pekerja asing di kedua negara tersebut. “Makanya kita dorong untuk perlindungan tenaga kerja asing oleh negara anggota PUIC, lewat pembuatan Undang-Undang di negara masing-masing,” ujarnya

Hal senada juga dikatakan anggota DPR RI, Tantowi Yahya, yang menjadi delegasi Indonesia dalam Konferensi PUIC yang berlangsung di Palembang mulai 24-31 Januari 2011. “Kita minta komitmen anggota PUIC untuk membuat UU perlindungan tenaga kerja asing,” kata Tantowi.

Dia menyatakan, delegasi Indonesia juga memastikan bahwa DPR RI telah meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke negara yang belum memiliki aturan tersebut. “Makanya dalam UU perlindungan tenaga kerja yang akan dibuat negara-negara OKI, harus ada aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban mereka, termasuk jam kerja dan waktu istirahatnya,” ujar Tantowi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan

Persepsi Masyarakat Tentang Partai Antikorupsi Perlu Dibuktikan NERACA Jakarta - Pengamat gerakan antikorupsi, Sapto Waluyo, mengatakan persepsi publik tentang partai…

Atasi Tumpang Tindih Lahan, Kementerian dan Pemda Perlu Kerjasama

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dapat bekerja…

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…