Perlu Ada Perlindungan TKA

Perlu Perlindungan TKA

Palembang---Parlemen Negara-Negara Islam anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of OIC Member States/PUIC) sepakat akan membuat undang-undang untuk melindungi tenaga kerja (tenaker) asing. “Kesepakatan ini jadi bagian dari resolusi yang akan ditandatangai oleh negara-negara anggota peserta konferensi PUIC ke-7. Ini jadi salah satu usulan yang dibawa delegasi Indonesia dan direspon positif oleh negara-negara anggota PUIC yang juga merupakan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam, red),” kata Marzuki, di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.

Menurut Marzuki, Indonesia memainkan peran sebagai pemimpin PUIC untuk menggulirkan isu perlindungan tenaga kerja asing yang memang menjadi salah satu persoalan bagi Indonesia yang sering mengirimkan tenaga kerja ke sejumlah negara, khususnya Arab Saudi dan Malaysia.

Marzuki menilai, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Malaysia selama ini, tak lepas dari kelemahan bahkan ketiadaan perundang-undangan yang melindungi hak-hak para pekerja asing di kedua negara tersebut. “Makanya kita dorong untuk perlindungan tenaga kerja asing oleh negara anggota PUIC, lewat pembuatan Undang-Undang di negara masing-masing,” ujarnya

Hal senada juga dikatakan anggota DPR RI, Tantowi Yahya, yang menjadi delegasi Indonesia dalam Konferensi PUIC yang berlangsung di Palembang mulai 24-31 Januari 2011. “Kita minta komitmen anggota PUIC untuk membuat UU perlindungan tenaga kerja asing,” kata Tantowi.

Dia menyatakan, delegasi Indonesia juga memastikan bahwa DPR RI telah meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke negara yang belum memiliki aturan tersebut. “Makanya dalam UU perlindungan tenaga kerja yang akan dibuat negara-negara OKI, harus ada aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban mereka, termasuk jam kerja dan waktu istirahatnya,” ujar Tantowi. **cahyo

BERITA TERKAIT

DPR Minta Tak Ada Lagi Calon Tunggal Pimpinan BI - JAGA INDEPENDENSI

NERACA Jakarta - Komisi XI DPR-RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI untuk meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal…

IAPI : BPK Bisa Kehilangan Kepercayaan - Tak Ada Calon Anggota BPK Miliki CPA

  NERACA   Jakarta - Pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tengah memasuki proses penyaringan oleh wakil rakyat. Dari…

Sektor Primer - Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian untuk Bisnis Disorot

NERACA Bogor - Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan BEM KM Institut Pertanian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…