Data BPS mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2017 tercatat 5,06% atau di bawah perkiraan banyak pihak. Meskipun sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan dua kuartal sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang menarik dalam kuartal III. Pertumbuhan konsumsi kembali melambat dibanding rata-rata pertumbuhan konsumsi di semester I-2017. Mengapa?

Memang hal ini cukup mengherankan, mengingat beberapa faktor mendukung pertumbuhan konsumsi lebih baik lagi, yaitu tarif tidak dinaikkan dan harga makanan relatif stabil. Serta harga komoditas rata-rata lebih baik dibanding tahun lalu. Namun dunia usaha berkeluh kesah merasa diuber-uber oleh aparat pajak.

Kontribusi pelemahan pertumbuhan konsumsi dari sektor makanan dan minuman, apparel serta hotel dan restoran. Di sisi lain, pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi meningkat. Hal ini menjadi indikasi terjadi pergeseran dari alokasi konsumsi masyarakat, dari barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman menjadi lebih mengkonsumsi produk/jasa leisure seperti traveling (jalan-jalan). Namun, data-data yang mendukung pergeseran pola konsumsi tampaknya  belum tercatat secara rutin dan rapi.

Pertumbuhan konsumsi seharusnya lebih baik di kuartal III dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Alokasi bantuan sosial seharusnya membantu masyarakat menengah bawah menghadapi dampak kenaikan berbagai tarif di awal tahun. Namun dampak penurunan tarif riil buruh bangunan (sektor konstruksi) sejak setahun lalu dan penurunan nilai tukar pertanian, sepertinya menahan laju konsumsi.

Selain itu, kita melihat masalah perpajakan terlihat turut mempengaruhi kegiatan dunia usaha di Indonesia. Pasalnya, banyak pengusaha UMKM dan ritel saat ini mengeluhkan tingginya beban pajak penghasilan (Pph) di tengah kelesuan ekonomi di dalam negeri. Ini tentu kegiatan usaha yang seharusnya menjadi akselerasi pendorong konsumsi menjadi terganjal.

Padahal, saat pemerintah mencanangkan program pengampunan pajak yang berakhir Maret 2017, Menkeu Sri Mulyani Indrawati berjanji akan meneruskan program reformasi perpajakan antara lain memperbaiki ketentuan UU Perpajakan, dimana tarif Pph saat ini 25% dinilai sangat tinggi oleh kalangan pengusaha kecil, menengah dan besar. Ketika itu dibandingkan dengan Pph di Singapura saat ini sebesar 17%, jelas beban pajak di negeri cukup tinggi sehingga merepotkan pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Ke depan, kami melihat tantangan mendorong sektor konsumsi lebih besar lagi. Pemerintah menargetkan, pertumbuhan konsumsi 5,1% di tahun 2018, lebih agresif dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun ini. Tantangan pertama, potensi belanja ditahan, terutama masyarakat menengah ke atas. Kedua, potensi upah riil belum beranjak naik, berpengaruh ke masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, pola perubahan konsumsi belum tercatat, sehingga angka pertumbuhan konsumsi lebih rendah.

Peluang meningkatkan konsumsi cukup besar. Melihat statistik, pertumbuhan konsumsi masyarakat setahun menjelang pemilu parlemen dan presiden lebih tinggi dibanding periode-periode lain. Pemerintah hanya perlu menjaga stabilitas sosial dan politik agar belanja masyarakat, terutama menengah ke atas  meningkat. Selama ini konsumsi kelompok menengah atas menyumbangkan 80% dari konsumsi dan tren menurun.

Stabilitas sosial politik sangat penting sejak awal tahun depan untuk mendorong investasi, seiring 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) di Juni. Target investasi tahun depan tumbuh 6,3%, lebih tinggi dari 2017 (5,4%). Peningkatan investasi berpengaruh pada konsumsi. Peluang peningkatan konsumsi juga dari penurunan alokasi rumah tangga untuk membayar utang. Di Oktober lalu 14,1%, dari sebelumnya 15,4%. Penurunan alokasi membayar utang seharusnya memperbesar alokasi konsumsi rumahtangga, dengan catatan mereka memiliki tingkat keyakinan cukup akan stabilitas ekonomi domestik.

Mengatasi tantangan kedua, pilihan paling menguntungkan adalah menjaga stabilitas harga, terutama harga pangan. Selama ini harga pangan relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan tarif listrik di awal tahun. Namun ke depan inflasi bisa naik, jika harga komoditas dunia juga naik. Hal positif pemerintah adalah pembangunan infrastruktur terkait konektivitas mampu mengurangi biaya logistik. Inflasi di luar Jawa turun karena pembangunan infrastruktur ini. Besaran Pph juga sebaiknya segera diturunkan mendekati Singapura di kisaran 17%.

Tantangan ketiga paling kompleks, karena terkait ekonomi baru. Pola konsumsi berubah dan keterkaitan dengan data-data makro. Contohnya, jika sektor pariwisata meningkat mengapa pertumbuhan hotel dan restoran menurun? Apakah karena wisatawan memilih metode akomodasi selain hotel. seperti tinggal di penginapan yang disediakan penduduk setempat atau supply berlebih, sehingga peningkatan permintaan belum mendorong pertumbuhan sektor ini?

Pertumbuhan perdagangan online juga seharusnya hanya berdampak ke perubahan moda perdagangan, tidak ke produksi barang seharusnya tidak berdampak. Namun yang terlihat, sektor makanan dan minuman menurun. Pengumpulan data utuh secara reguler dan komprehensif terkait fenomena ini sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan. Semoga!