Jakarta-Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengungkapkan, bahwa reformasi program bantuan sosial yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan lebih cepat. Sementara penggunaan uang elektronik (e-money) atau nontunai tidak hanya digunakan untuk belanja atau bayar tol, melainkan juga bisa dalam bentuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

NERACA
Kepala Pewakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan, walaupun reformasi yang signifikan dalam bantuan sosial telah terjadi sejak 2010, namun perbaikan lebih lanjut masih diperlukan, terkait intervensi dan pengembangan kerangka `satu sistem `yang ada.

"Sangat menggembirakan melihat upaya Indonesia dalam mengintensifkan reformasi bantuan sosial yang akan membantu negara ini terus bergerak maju di jalur pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Reformasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif,"ujar Chaves dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (15/11).

Capaian terkini sektor tersebut antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis `kartu combo` tunggal, alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan, perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan(PKH) untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia,dan perluasan program bantuan pangan non tunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir 2018.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kajian pengeluaran publik yang berjudul "Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia.", karena hanya seperlima dari 10% kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bantuan sosial pada 2014, maka diperlukan reformasi lebih lanjut untuk mengurangi fragmentasi tersebut. Juga masih ada kesenjangan pada titik-titik penting dalam kehidupan individu dan dalam cakupan transfer bantuan sosial, termasuk tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah.

Laporan tersebutmerekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki penargetan, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi berbasis program menjadi basis data penargetan, untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bantuan sosial.

Perencanaan program juga dapat ditingkatkan, untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program dan lebih menerapkan implementasi berbasis bukti.

"Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif. Reformasi seperti ini membutuhkan waktu dari uji coba untuk mendorong terjadinya perubahan total. Namun melihat capaian beberapa tahun terakhir, kami yakin dalam waktu dekat ini hasil yang lebih besar dan bertahan akan terlihat" kata penulis utama laporan Pablo Acosta, Changqing Sun, dan Juul Pinxten.

Uang Elektronik

Secara terpisah, Head of Mandiri Institute Moekti P Soejachmoen mengatakan, penggunaan uang elektronik (e-money) atau nontunai tidak hanya digunakan untuk belanja atau bayar tol, melainkan juga bisa dalam bentuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, uang elektronik yang diperuntukkan bagi kegiatan baksos ini merupakan suatu perubahan di era digitalisasi jasa keuangan. "Integrasi uang elektronik terkait bansos, bansos apa saja yang udah diberikan pemerintah, evolusi dalam bentuk non tunai," ujarnya  dalam seminar “IndoFintech 2017” yang berlangsung  di Jakarta, kemarin.

Moekti mengatakan,  dana bansos lewat uang elektronik yang disalurkan ke sekitar 40% penduduk Indonesia bertujuan untuk mengelola tingkat kesejahteraan di masyarakat. "Bansos diberikan ke 40% penduduk termiskin karena untuk menjaga tingkat kesejahteraan karena rentan terhadap gejolak ekonomi, panen gagal, subsidi BBM dicabut," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu program bansos yang menggunakan uang elektronik yakni keluarga harapan yang memiliki tiga komponen bantuan. "Program keluarga harapan sebagai kondisional cash transfer dengan beberapa kondisi sebelum dapat bantuan pemerintah. Ada tiga komponen, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Indonesia kini terus menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat di hadapan negara pemimpin dunia. Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina kembali membawa isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan.

Topik ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November 2017.

Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie mengatakan, Presiden Jokowi mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut. Presiden terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC ini.

"Kita melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang. Melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat cocok dijadikan role model dari berbagai pencapaian kita terutama di tiga tahun terakhir ini," ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Selama ini negara-negara anggota ASEAN dan APEC mengalami pertumbuhan trade dan investment cukup pesat. Namun, isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut. Sehingga, Presiden menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan, harus fokus pada kesenjangan termasuk cara menanggulanginya. "Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan," ujarnya.

Pemerintah Indonesia dinilai telah merampungkan berbagai program “inclusive growth” selama ini, antara lain program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, karena desa entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahun ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.

Program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.

Selain itu, pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth, namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.
Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trumph dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresesianya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di kelompok G-20.

Selain isu kesenjangan, Presiden Jokowi juga mengangkat isu ekonomi maritim, dimana kedepannya ekonomi maritim harus menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih lagi dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.

Ekonomi maritim memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.

"Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden Jokowi melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi tujuh negara ASEAN merupakan anggota dari APEC. Sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina," ujarnya. bari/mohar/fba