NERACA

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, optimistis target sertifikasi tanah lima juta sertifikat dapat tercapai di akhir tahun 2017. "Pada 2017 kami ada target lima juta sertifikat tanah. Kami akan bekerja semaksimal mungkin supaya target tercapai. Sampai hari ini sudah sekitar dua jutaan sertifikat, dan tahun ini kalau tidak sampai lima juta mungkin 4,5 juta sertifikat bisa kami capai," kata Sofyan ditemui usai seminar di Jakarta, Rabu (15/11).

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut menjelaskan ada beberapa tahapan dalam persertifikasian tanah, antara lain pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran dan pemetaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat. Sofyan mengungkapkan masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah. Kendala tersebut terutama menyangkut adanya sengketa ketika pengukuran tanah. "Ketika (tanah) diukur, ternyata bersengketa antara dua pihak. Maka keduanya harus menyelesaikan sengketanya dulu," ucap dia.

Kendala lainnya, kata Sofyan, yaitu keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui sehingga BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia pada 2017 dapat mencapai 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria. Kepemilikan sertifikat tanah tersebut merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan. "Target tahun ini kami usahakan 100 persen. Kami masih bisa mengeluarkan sertifikat sampai 31 Desember 2017. Tujuan akhirnya adalah setiap persil tanah terdaftar dengan baik, diketahui pemiliknya, serta diketahui ukuran dan status hukumnya," ucap Sofyan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan utamanya membagikan sertifikat tanah. Dirinya menyatakan bahwa urusan lahan dan tanah merupakan hidup mati bagi masyarakat. Jokowi menyatakan, banyak sengketa di tengah masyarakat jika masalah tanah tak diselesaikan. "Oleh karena itu Pemerintah menargetkan 12,7 hektare lahan hutan sosial untuk masyarakat dan prioritasnya untuk yang marjinal dan non elit," ujar Jokowi.

Jokowi juga secara simbolik menyerahkan hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa dengan luasan 80.228 hektare. Selain itu dirinya juga menegaskan 9 kelompok masyarakat hukum adat dengan area 3.341 hektare."Ini bukan angka yang kecil dan akan kami teruskan," ujarnya. Dia juga menambahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini ditugaskan menyerahkan 5 juta aertifikat lahan pada tahun ini. Sedangkan pada tahun depan BPN juga ditargetkan untuk menyerahkan sertifikat lahan sebanyak 7 juta serta 9 juta pada tahun 2019. "Biasanya setiap tahun hanya 400 hingga 500 ribu sertifikat," kata Jokowi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, hingga saat ini 1,08 juta hektare hutan sosial telah dibagikan kepada masyarakat. Namun dirinya hanya menargetkan baru 4,3 juta hektare lahan hutan sosial dari total 12,7 hektare yang akan terbagi ke masyarakat. "Sedangkan untuk target reforma agraria 4,1 juta hektare dari kawasan hutan sudah ada 750 ribu hektare pelepasan pada bulan Juli 2017," katanya