BKPM Tawarkan Proyek Kemensos Rp1,48 triliun

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan proyek pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional Kementerian Sosial senilai Rp1,48 triliun dengan skema "Bangun, Sewa, Kelola, dan Serahkan" selama 20 tahun konsesi. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan penawaran proyek itu dilakukan melalui kegiatan "Market Sounding" yang dihadiri sekitar 100 investor.

"Kegiatan yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, dan mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan dalam prastudi kelayakan," katanya.

Lestari menjelaskan, proyek yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut masuk dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengembalian investasi direncanakan berasal dari pembayaran Layanan Ketersediaan (Availability Payment) dari Kementerian Sosial. Ada pun sekitar 100 investor yang hadir meliputi perusahaan IT, perusahaan konstruksi, lembaga keuangan, asosiasi terkait dan konsultan IT.

"Beberapa perusahaan yang telah mengonfirmasi kehadirannya antara lain PT Telemedia Dinamika Sarana (Gasnet/PGNcom), PT Indosat Tbk, PT Serat Optik Indonesia, PT NEC Indonesia, PT Datascrip, IBM Indonesia, PWC dan Deloitte, serta perwakilan kedutaan negara sahabat," jelasnya. Lestari menuturkan kegiatan "Market Sounding" digelar dalam dua sesi utama, yaitu sesi presentasi proyek dan sesi konsultasi proyek (one on one meeting).

"Setelah mendapatkan informasi secara umum, peserta yang tertarik dapat melakukan 'follow up' (tindak lanjut) pada sesi 'one on one meeting' dalam forum yang lebih kecil dan intens dengan perwakilan Kementerian Sosial, selaku penanggung jawab proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU," ungkapnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyampaikan profil proyek SKSTN Kemensos yang diwujudkan sebagai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Direktur KPS dan Rancang Bangun, Bappenas dan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan yang mewakili Kantor Bersama KPBU menyampaikan informasi terkait dengan proses bisnis dan dukungan serta penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU.

Meski mengemban mengemban amanat sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, Kemensos mengakui saat ini Basis Data Terpadu (BDT), data bantuan sosial, data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum dikelola secara optimal dan terintegrasi.

BERITA TERKAIT

Indocement Royal Bagi Dividen Rp 2,57 Triliun - Bisnis Semen Lesu

NERACA Jakarta – Meskipun performance kinerja tahun lalu terkoreksi dengan laba berih anjlok 51,9% yoy menjadi Rp 1,86 triliun, dibandingkan…

Kebutuhan Uang Tunai Lebaran Rp 188,2 Triliun

      NERACA   Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi memperkirakan kebutuhan uang tunai selama periode Ramadhan…

Unilever Bagikan Dividen Rp 6,9 Triliun - Buktikan Arus Kas Masih Positif

NERACA Jakarta – Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memutuskan untuk membagikan dividen dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Tampik Ekonomi Indonesia “Lampu Kuning”

  NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum 'lampu kuning'…

Proyek LRT Fase II akan Gunakan Skema KPDBU

    NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II…

Produksi Gas PHE Kuartal I Naik Tiga Persen

      NERACA   Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu, mencatat…