NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui banyak menemukan “keganjilan” biaya perjalanan dinas dinas menjelang  pada 2011 di sejumlah kementerian dan lembaga.  Malah BPK menduga hal ini ternyata untuk merealisasikan penyerapan anggaran perjalanan.  "Kami melihat anggaran perjalanan dinas pada bulan November dan Desember 2011 seolah-olah seluruh pegawai Kementerian/Lembaga pergi kemana-mana," kata anggota BPK, Taufiequrachman Ruki  kepada  wartawan di Jakarta,

Dikatakan Ruki-panggilan akrabnya,  banyaknya surat perintah perjalanan dinas ini kemungkinan terkait mendongkrak serapan anggaran. “Jadi keluar surat perintah perjalanan dinas kemana-mana, karena mereka mengkhawatirkan adanya sisa anggaran perjalanan. Artinya, rencana program perjalanan belum disusun dengan baik,” ujarnya

Menurut Ruki,  BPK melihat permasalahan dalam penyerapan anggaran negara ada pada perencanaan dan penganggaran, regulasi atau peraturan serta pelaksanaan anggaran. Terkait perencanaan dan penganggaran, dijelaskannya bahwa perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan riil kementerian/lembaga dan Pengesahan APBN-P mendekati akhir tahun anggaran.

Selain itu, prosedur belanja barang dan belanja modal relatif rumit sehingga memerlukan waktu untuk melaksanakannya.  "Sikap kehati-hatian instansi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait agar terhindar dalam permasalahan hukum serta realisasi belanja menumpuk di akhir tahun menunjukkan pemantauan dan evaluasi atas realisasi belanja Kementerian/Lembaga belum memadai," ungkapnya.

Anggota BPK, Sapto Amal Damandari pada kesempatan yang sama menyampaikan salah satu penyebab menumpuknya belanja negara di akhir tahun antara lain karena kelemahan perencanaan, mekanisme anggaran yang kurang fleksibel, manajemen kas masih sangat tradisional.  "Kemudian implementasi pengadaan barang dan jasa yang sulit termasuk prosedur, kriteria, tata cara, serta jangka waktunya dan kelemahan pengendalian berupa pemantauan secara berkelanjutan tidak dilaksanakan secara rutin dan tegas," jelas Sapto.

Untuk itu, sambung Sapto pemerintah masih harus tetap menyempurnakan mekanisme anggaran, menetapkan dan mensinkronisasi aturan-aturan pengelolaan kas serta mengefektifkannya, melakukan perbaikan pengelolaan anggaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menduga ada penyimpangan anggaran negara lewat perjalanan dinas yang selama ini dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Adapun modus yang digunakan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ini adalah memalsukan boarding pass untuk mendapatkan keuntungan dari biaya perjalanan dinas.

Menurut Herry, praktik tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, banyak agen perjalanan yang menyediakan boarding pass palsu hanya dengan membayar Rp100.000 modus tersebut dilakukan untuk mengelabuhi.  "Ada agen perjalanan hanya dengan bayar Rp100.000, bisa dapat boarding pass garuda," tuturnya. **cahyo