Banyak Ditemukan Perjalanan Dinas “Bodong”

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui banyak menemukan “keganjilan” biaya perjalanan dinas dinas menjelang pada 2011 di sejumlah kementerian dan lembaga. Malah BPK menduga hal ini ternyata untuk merealisasikan penyerapan anggaran perjalanan. "Kami melihat anggaran perjalanan dinas pada bulan November dan Desember 2011 seolah-olah seluruh pegawai Kementerian/Lembaga pergi kemana-mana," kata anggota BPK, Taufiequrachman Ruki kepada wartawan di Jakarta,

Dikatakan Ruki-panggilan akrabnya, banyaknya surat perintah perjalanan dinas ini kemungkinan terkait mendongkrak serapan anggaran. “Jadi keluar surat perintah perjalanan dinas kemana-mana, karena mereka mengkhawatirkan adanya sisa anggaran perjalanan. Artinya, rencana program perjalanan belum disusun dengan baik,” ujarnya

Menurut Ruki, BPK melihat permasalahan dalam penyerapan anggaran negara ada pada perencanaan dan penganggaran, regulasi atau peraturan serta pelaksanaan anggaran. Terkait perencanaan dan penganggaran, dijelaskannya bahwa perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan riil kementerian/lembaga dan Pengesahan APBN-P mendekati akhir tahun anggaran.

Selain itu, prosedur belanja barang dan belanja modal relatif rumit sehingga memerlukan waktu untuk melaksanakannya. "Sikap kehati-hatian instansi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait agar terhindar dalam permasalahan hukum serta realisasi belanja menumpuk di akhir tahun menunjukkan pemantauan dan evaluasi atas realisasi belanja Kementerian/Lembaga belum memadai," ungkapnya.

Anggota BPK, Sapto Amal Damandari pada kesempatan yang sama menyampaikan salah satu penyebab menumpuknya belanja negara di akhir tahun antara lain karena kelemahan perencanaan, mekanisme anggaran yang kurang fleksibel, manajemen kas masih sangat tradisional. "Kemudian implementasi pengadaan barang dan jasa yang sulit termasuk prosedur, kriteria, tata cara, serta jangka waktunya dan kelemahan pengendalian berupa pemantauan secara berkelanjutan tidak dilaksanakan secara rutin dan tegas," jelas Sapto.

Untuk itu, sambung Sapto pemerintah masih harus tetap menyempurnakan mekanisme anggaran, menetapkan dan mensinkronisasi aturan-aturan pengelolaan kas serta mengefektifkannya, melakukan perbaikan pengelolaan anggaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menduga ada penyimpangan anggaran negara lewat perjalanan dinas yang selama ini dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Adapun modus yang digunakan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ini adalah memalsukan boarding pass untuk mendapatkan keuntungan dari biaya perjalanan dinas.

Menurut Herry, praktik tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, banyak agen perjalanan yang menyediakan boarding pass palsu hanya dengan membayar Rp100.000 modus tersebut dilakukan untuk mengelabuhi. "Ada agen perjalanan hanya dengan bayar Rp100.000, bisa dapat boarding pass garuda," tuturnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik NERACA Serang - Provinsi Banten masih membutuhkan banyak impor golongan barang bahan kimia…

Masih Banyak Sekolah Yang Rusak

      Sekjend Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyebut ada sejumlah sekolah di berbagai daerah yang mengalami…

Capex XL Lebih Banyak Bangun Jaringan Data

Ketersediaan akses layanan internet dan data yang berkualitas baik, cepat dan stabil, menjadi idaman semua pengguna layanan data. Terbukti dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…