UKM Perlu Bersinergi Hadapi Era Digital

 NERACA

 

Jakarta – Usaha Kecil Menengah (UKM) diminta untuk bersinergi dalam menghadapi era digital. Karena itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah meningkatkan kemampuan bisnis dengan membangun sinergi di antara sesama mereka guna menghadapi tantangan usaha pada era digital. "Kita sekarang menghadapi apa yang disebut dengan era tanpa batas yang terjadi adalah perdagangan bebas sehingga pelaku UMKM dari negara lain juga bisa masuk ke sini karena itu mari bersinergi untuk saling menguatkan," kata Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh seperti dikutip Antara, kemarin.

Dia mengatakan saat ini ada 600 juta orang yang menjadi potensi pasar bisnis di kawasan Asia Tenggara karena kawasan setempat merupakan pasar potensial untuk dimasuki pelaku UMKM di Sumbar. "Cara untuk menembusnya adalah sinergi, tidak masanya lagi pelaku UMKM jalan sendiri-sendiri," ujarnya. Ia mengatakan pelaku UMKM yang tidak mempersiapkan diri menghadapi era digital maka akan dilindas perkembangan zaman. Sesama pebisnis harus memberi solusi agar bisnis tetap hidup. "Bank juga harus berperan dengan memberi modal," katanya.

Dia mengemukakan secara garis besar ada tiga persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Sumbar, yaitu kesulitan akses permodalan, sulit memasarkan produk, dan lemahnya sumber daya manusia. "Karena itu dengan bersinergi persoalan itu dapat diatasi dan menjadikannya sebagai tantangan sumber ekonomi baru," kata dia.

Pemerintah juga tak tinggal diam untuk membuat konektivitas agar pelaku usaha kecil bisa melek era digital. Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah dan pelaku bisnis e-commerce mengampanyekan Gerakan Nasional digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Gerakan ini didukung oleh dua program pemerintah, yaitu 8 juta UMKM dan ekonomi kerakyatan. Hal ini dalam rangka mewujudkan visi ekonomi Indonesia 2020 menjadi “The Digital Energy of Asia” yang menargetkan pertumbuhan transaksi e-Commerce sebesar US$130 miliar.

Melalui visi ini ingin dicapai kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM yang disebut sebagai representasi ekonomi rakyat yang dapat menyerap tenaga kerja sekitar 90% serta memberikan kontribusi sebesar 58% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Terlebih lagi, hasil survei menunjukkan, berjualan secara online dapat meningkatkan pendapatan UMKM hingga 26% dan meningkatkan penyerapan kerja yang berimbas pada peningkatan ekonomi nasional secara berkala dan bertahap.

"Saat ini ada 3,79 juta pelaku bisnis UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce," kata Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Herustiati. Menurut dia, Kemenkop dan UKM telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan koperasi dan UMKM menuju ekonomi digital. Kebijakan itu antara lain Pendaftaran Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Online; Peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan Mahasiswa sebagai Techno-preneur; Pengembangan PLUT melalui Kampung UKM Digital, bekerja sama dengan PT Telkom Tbk.

Gerakan UMKM Go Online dilaksanakan serentak di 13 kota yaitu Medan, Jambi, Palembang, Bekasi, Bogor, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Purwakarta, Sidoarjo dan Surabaya. Peresmian Gerakan Nasional UMKM Go Online akan diadakan pada 15 November di Jakarta. Sementara, pelaku e-Commerce yang dilibatkan dalam gerakan ini adalah Blanja.com, MatahariMall.com, Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia dan Bukalapak.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, amat penting bila pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur pendukung digitalisasi industri. Jadi, selain membangun infrastruktur fisik, juga mengembangkan digitalisasi industri. Hal ini agar Indonesia tidak tertinggal dalam era revolusi industri fase keempat atau lazim disebut industry 4.0.

Pasalnya, lanjut Faisal, fasilitas infrastruktur digital Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga. Sebagai contoh, di bidang internet, kecepatan internet di Indonesia pada triwulan I 2017 baru mencapai 7,2 megabyte (MB) per detik. "Memang kita lebih baik dari Filipina dan India. Tapi kita tertinggal jauh dari Srilanka, Vietnam, dan Malaysia," kata Faisal. Meski demikian, Faisal memuji urusan bisnis (business egality) industri digital Indonesia yang sangat baik. "Business egality kita sangat baik karena kelincahan para pengusaha yang luar biasa. Kita ada di peringkat 35," ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…