Menteri Dalam Negeri - Kunci Sukses Pilkada Meningkatnya Angka Partisipasi

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Kunci Sukses Pilkada Meningkatnya Angka Partisipasi

Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pilkada adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih.

"Untuk Jabar dan semua daerah, kunci sukses Pilkada, satu partisipasi harus meningkat," ujar Tjahjo usai memberikan kuliah umum kepada perwira siswa Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017, di Sesko AD, Kota Bandung, Senin (13/11).

Tjahjo mengatakan, pada Pilkada 2016 lalu, angka partisipasi di seluruh wilayah rata-rata 74 persen. Namun untuk Pilkada serentak yang diikuti 171 daerah ditargetkan dapat mencapai angka 78 persen. Khusus untuk Jawa Barat, ia meminta partisipasi dapat ditingkatkan. Pada tahun 2013 lalu, angkanya hanya mampu menembus 65 persen dari total jumlah pemilih 32,5 juta orang."Jabar khususnya daerah padat penduduk dan padat pemilih jadi harus ditingkatkan," ujar dia.

Kemudian ia juga mengingatkan agar KPU bersama Pemda mampu mendeteksi dini adanya kerawanan politik uang, isu SARA, serta ujaran kebencian. Jika menemukan kerawanan tersebut, maka KPU serta pihak-pihak terkait harus dengan tegas memberikan sanksi."Harus adu konsep gagasan, visi misi, berikutnya sosialisasi. Yang melanggar harus disanksi tegas. Pemimpin kepala daerah yang amanah tanpa ada politik uang," kata dia.

Pemerintah menyebut Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai tahun pemilu karena pada 27 Juni 2018 akan berlangsung pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan pada 17 April 2019 bakal terselenggara pemilu serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Khusus untuk pilkada serentak, bangsa ini telah memiliki dua kali pengalaman pada pilkada serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang keseluruhannya relatif berjalan aman dan lancar. Sementara untuk pilkada serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan pengalaman pertama. Ant

BERITA TERKAIT

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan NERACA Jakarta - Pimpinan KPK mempersoalkan legalitas Wadah Pegawai (WP) KPK yang menggugat…

Menteri Dalam Negeri - Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana…

Bangun 5 Tower, Arandra Residence Sukses Jual 1 Tower

    NERACA   Jakarta – Gama Land sukses menjual tower 1 dari 5 tower Arandra Residence yang direncanakan. Senior…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…