Menteri Dalam Negeri - Kunci Sukses Pilkada Meningkatnya Angka Partisipasi

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Kunci Sukses Pilkada Meningkatnya Angka Partisipasi

Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pilkada adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih.

"Untuk Jabar dan semua daerah, kunci sukses Pilkada, satu partisipasi harus meningkat," ujar Tjahjo usai memberikan kuliah umum kepada perwira siswa Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017, di Sesko AD, Kota Bandung, Senin (13/11).

Tjahjo mengatakan, pada Pilkada 2016 lalu, angka partisipasi di seluruh wilayah rata-rata 74 persen. Namun untuk Pilkada serentak yang diikuti 171 daerah ditargetkan dapat mencapai angka 78 persen. Khusus untuk Jawa Barat, ia meminta partisipasi dapat ditingkatkan. Pada tahun 2013 lalu, angkanya hanya mampu menembus 65 persen dari total jumlah pemilih 32,5 juta orang."Jabar khususnya daerah padat penduduk dan padat pemilih jadi harus ditingkatkan," ujar dia.

Kemudian ia juga mengingatkan agar KPU bersama Pemda mampu mendeteksi dini adanya kerawanan politik uang, isu SARA, serta ujaran kebencian. Jika menemukan kerawanan tersebut, maka KPU serta pihak-pihak terkait harus dengan tegas memberikan sanksi."Harus adu konsep gagasan, visi misi, berikutnya sosialisasi. Yang melanggar harus disanksi tegas. Pemimpin kepala daerah yang amanah tanpa ada politik uang," kata dia.

Pemerintah menyebut Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai tahun pemilu karena pada 27 Juni 2018 akan berlangsung pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan pada 17 April 2019 bakal terselenggara pemilu serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Khusus untuk pilkada serentak, bangsa ini telah memiliki dua kali pengalaman pada pilkada serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang keseluruhannya relatif berjalan aman dan lancar. Sementara untuk pilkada serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan pengalaman pertama. Ant

BERITA TERKAIT

Peran Pers dalam Mewujudkan Stabilitas di Tahun Politik

  Oleh : Stevanus Sulu, Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang Pers sebagai media komunikasi massa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat…

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Penyebaran Hoax Saat Pilkada Diklaim Sulit Dibasmi

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai penyebaran berita-berita bohong dan palsu yang menjurus fitnah (hoax) dalam kontestasi Pilkada 2018 sulit…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi Kendari - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah…

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di peringkat…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…