Jakarta -  Kasus gagalnya penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), ternyata masih menyisakan persoalan panjang. Selain harga sahamya yang cenderung anjlok di pasar dan tidak terserap oleh banyak investor, kini underwriter-nya mengalami kerugian paling telak bahkan nyaris kolaps karena harus menanggung beban serapan saham Rp 2,5 triliun dari target Rp 4 trilun.

NERACA

Berdasarkan sumber Neraca yang dekat kalangan penjamin emisi (underwriter), kabar tersebut dibenarkan dan diakui perseroan mengalami kerugian sangat besar. Namun dipastikan tidak memberikan dampak pada gulung tikar perseroan akibat dana yang terkuras habis modalnya. “Kami akui penjaminan emisi kemarin mengalami kerugian besar, karena saham tidak laku di pasar,”katanya di Jakarta, Minggu (27/2).

Menurut sumber itu, kerugian besar yang dialami penjamin emisi disebabkan harga jual saham Garuda di luar rekomendasi underwriter. Dimana harga tersebut ditawarkan karena adanya tekanan politik dan bukan mekanisme pasar, kemudian emiten penerbangan memiliki pesaing besar dan terlebih kondisi pasar yang tidak baik juga mempengaruhi anjloknya harga saham Garuda.

Selain itu, dia juga membenarkan bila kerugian underwriter pemerintah belum teratasi akan mempengaruhi molornya aksi korporasi BUMN baik IPO, right issue atau penerbitan obligasi. Sebut saja, BTN yang direncanakan akan terbitkan obligasi, kini harus jadwal ulang kembali karena underwriter BUMN sedang "sakit" akibat dampak keuangan negatif dari penjualan saham Garuda.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN diminta untuk mencari jalan keluarnya dan bila tidak sangat dimungkinkan agenda IPO BUMN bakal terganggu. Pasalnya, bila IPO BUMN diserahkan underwriternya kepada swasta akan lebih berbahaya ketimbang ditangani underwriter plat merah. “Ini sangat bahaya kalau penjaminan emisi BUMN diserahkan ke swasta, karena yang milik pemerintah saja rugi besar dan bagaimana swasta yang tidak punya back-up nya,”ungkapnya.

Sementara pengamat pasar modal Yanuar Rizki mengatakan, sudah menjadi risiko underwriter harus menjadi standby buyer atau menyerap saham yang tidak terjual. Kondisi inilah yang dialami PT Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. “Sudah menjadi mekanisme pasar, gagal IPO harus ditanggung underwriter,”tegasnya.

Yanuar juga berpendapat, bila underwriter pemerintah gagal memasarkan aksi korporasi BUMN. Maka sebaiknya diserahkan kepada pasar dan termasuk membuka peluang bagi swasta menjadi underwriter dengan catatan harus memiliki  komitmen penuh dan tidak hanya mencari untung.

Sedangkan anggota Komisi XI bidang keuangan DPR RI Arif Budimanta berpendapat beda. Menurut dia, persoalan gagalnya IPO Garuda tidak ada hubungannya dengan pergantian underwriter dari BUMN ke swasta. Tapi, apa yang terjadi di IPO Garuda ini adalah pelanggaran terhadap UU BUMN terkait privatisasi, yaitu perluasan kepemilikan saham oleh publik.

“Pemerintah tidak smart dan tidak matang. Mereka harus bertanggung jawab. Untuk IPO selanjutnya, pemerintah harus merencanakan dengan matang, cerdik, serta timing yang tepat. Karena ini berpengaruh ke batas harga yang pantas untuk Garuda Indonesia. Pasarnya pun bisa diprediksi,” ujarnya kemarin. 

Dia mengingatkan, IPO Garuda gagal, sudah sewajarnya dibeli underwriter. Dan lagi-lagi, Arif menuding pemerintah, dalam hal ini Kemeneg BUMN-lah yang harus dipersalahkan. “Mereka (underwriter) kan ditunjuk Kemeneg BUMN, jadi kalau gagal, salahkan pemerintah,” tegasnya.

Lain halnya seperti yang diungkapkan oleh Marwan Batubara. Kendatipun gagal, jika IPO kembali dibuka seharusnya tetap BUMN sebagai underwriter. Logika menurut dia, ini bisnis, kenapa harus diserahkan ke swasta. Kalau pun diserahkan berarti pemerintah sudah tidak percaya lagi sama BUMN.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah tudingan telah melakukan intervensi kepada underwriter IPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), untuk mencairkan sejumlah dana dan pinjaman kepada sesama BUMN Sekuritas. "Pinjaman antar BUMN sekuriktas dilakukan oleh mereka sendiri, karena punya kiat masing-masing untuk saling menjaga. Kita tidak ada (intervensi),"tegasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, terdapat sisa saham IPO GIAA yang tidak terserap investor sebanyak 3,008 miliar lembar dengan nilai Rp 2,25 triliun. Dimana 3 sekuritas BUMN harus menyerap secara tanggung renteng masing-masing Rp 752 miliar.

Khusus Danareksa Sekuritas, total pendanaan bersumber dari induk usahanya, PT Danareksa (Persero). Danareksa juga memberi dana segar kepada Bahana Securities Rp 200 miliar. Total yang dikucurkan Danareksa (Persero) mencapai Rp 950 miliar.

Sisa kebutuhan modal Bahana, didapatkan dari pinjaman money market dan interbank loan. Satu lagi pendanaan PT Mandiri Sekuritas Rp 752 miliar disuntikkaan oleh Bank Mandiri sebagai induk usaha. Kabar pinjaman Rp 1,7 triliun dana kepada 3 BUMN sekuritas sudah santer dibicarakan oleh para pelaku pasar.

Mustafa menyebut, segala proses IPO Garuda termasuk pembentukan harga saham perdana sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Rp 750 merupakan harga terbaik untuk semua pihak."Bagi kami ini yang terbaik untuk semua," paparnya.

Merespon hal tersebut, pemerintah bersuara untuk mengevaluasi kembali “kegagalan” penawaran saham perdana PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang tidak terserap banyak oleh investor. Dimana presitiwa tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperketat setiap pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) BUMN berikutnya dipasar modal.

Kendati demikian, pengetatan IPO BUMN bukan menjadi moratorium pemerintah dalam memprivatisasi BUMN di pasar modal dan sebaliknya didesak untuk semua BUMN go public. ardi/bani