Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki rakyatnya dari segala penjuru. Agar tidak menabrak perundangan dan peraturan, pungutan baru itu dibalut dengan  nama keren, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dan, seperti yang sudah-sudah, Sri Mulyani Menteri Keuangan dan aparatnya hanya sibuk membidik kantong rakyat kecil. Maka, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar pun menjadi objek PNBP. Sebaliknya, pungutan dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam (SDA) lain yang potensi penerimaannya jauh lebih besar justru nyaris diabaikan.

Sebetulnya tidak aneh kalau kebijakan anggaran Sri seperti itu. Garis neolib yang diperjuangkannya membuat dia menyusun APBN dengan semangat mengamankan pelaksanaan APBN-P, menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha seperti tertulis dalam pengantar APBN tersebut. APBN dia desain agar tetap aman sehingga pasar dan dunia usaha tetap percaya.

Pasar yang dimaksud Sri jelas bukanlah pasar tradisional dengan para mbok bakul sayur yang sudah menata dagangannya sejak matahari belum lagi terbit. Jangan juga dibayangkan pasar yang dimaksud adalah area yang umumnya kumuh, becek, dan pengap, dengan hingar-bingar tawar-menawar memperebutkan seribu dua ribu perak selisih harga oleh si pembeli dan penjual. Bukan, bukan pasar yang ini.

Pasar itu adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Pasar di sini adalah para investor, baik lokal maupun, terutama, asing. Mereka inilah yang membeli surat-surat utang negara berbunga supertinggi yang dia terbitkan. APBN harus aman, artinya harus tetap ada anggaran untuk membayar pokok dan cicilan utang!

Itulah sebabnya dia amat getol memastikan kewajiban negara ini terhadap para kreditor terpenuhi dengan sempurna. Itulah sebabnya angka-angka APBN selama Sri menjadi Menkeu selalu ditandai dengan terus menggelembungnya alokasi pembayaran utang. Tahun ini saja, ada Rp540 triliun untuk membayar bunga dan cicilan utang. Tahun depan, angkanya melonjak menjadi Rp670 triliun!

Sementara kalimat dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang. Hasil penghematan itu selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas, terutama untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian, adalah palsu belaka. Bagaimana mungkin kesejahteraan rakyat meningkat kalau mereka dibiarkan berakrobat jungkir-balik untuk mengatasi beban hidup yang kian berat saja? Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau Menkeunya hobi membebani mereka dengan berbagai pajak dan aneka pungutan lain?.