Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Lawatan Presiden Jokowi di forum KTT ke-25 APEC akhir pekan kemarin di Da Nang, Vietnam menegaskan urgensi kerjasama global. Paling tidak, ini sesuai tema KTT ke-25 APEC yaitu “Menciptakan Dinamika Baru, Memelihara Masa Depan Bersama”. Fakta dibalik agenda APEC kali ini tidak bisa terlepas dari persoalan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan dan investasi adalah saling terkait. Padahal, problem di bidang finansial tentu tidak bisa terlepas dari kecenderungan terjadinya krisis keuangan global. Artinya kasus krisis keuangan di Yunani tiga tahun lalu berpengaruh positif terhadap fluktuasi keuangan dunia. Ironisnya, situasi ini terus berlanjut menjadi persoalan serius di bidang keuangan yang dialami juga AS dan ada dua hal yang serius yaitu finansial dan perdagangan.

Mata rantai persoalan di bidang finansial ini pada akhirnya mengharuskan dunia usaha menentukan pilihan yaitu mengurangi biaya produksi dengan menggantikan bahan baku yang berkualitas lebih rendah, mengurangi sebagian pegawai (sementara sambil melihat perkembangan situasi), mengurangi jumlah produksi, dan yang lebih parah sebagai satu pilihan terpahit yaitu berhenti bekerja dengan melakukan PHK. Persoalan lain yang juga perlu diwaspadai dari kasus ini yaitu rencana relokasi usaha. Bahkan, ada isu sejumlah usaha dari Jabodetabek akan merelokasi usahanya ke Jawa Tengah dengan pertimbangan memburu upah buruh yang murah.

Semua persoalan tersebut nampaknya menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh semua negara anggota yang tergabung di forum APEC. Oleh karena itu ancaman dari persoalan di bidang finansial harus diantisipasi sedari dini dan ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi ada tahun politik yaitu pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Jika ini berlanjut tentu optimisme yang dibangun Presiden Jokowi bisa berubah dari wait and see menjadi wait and worry, terutama dikaitkan banyaknya korupsi yang diungkap KPK.

Alasan kedua tentang ancaman dari kondisi perdagangan pada dasarnya tidak bisa lepas dari alasan pertama tentang persoalan di bidang finansial. Oleh karena itu, konsekuensi dari persoalan bidang finansial dan perdagangan ini tentu berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan. Jika dicermati sebenarnya sudah berusaha maksimal untuk memacu perdagangan melalui ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA), Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IEPA), peluang kerjasama perdagangan - investasi dengan negara Amerika Latin melalui Asean Latin Business Forum 2012, perjanjian G to G (Government to Government), perjanjian B to B (Business to Business) dan juga berbagai rencana kerjasama lainnya. Selain itu, ada juga regulasi dalam jalinan bilateral dan multilateral.

Belajar bijak dari persoalan ekonomi global, maka apa yang dihasilkan dari KTT ke-25 APEC kali ini menjadikan tantangan bersama, terutama dikaitkan dengan target makro pertumbuhan. Bahkan, proyeksi Bank Dunia telah merevisi pertumbuhan Indonesia menjadi 5,1%. Argumen yang mendasari adalah kondisi makro ekonomi dan juga faktor daya beli. Oleh karena itu, beralasan jika akhirnya capaian perekonomian masih belum maksimal, meski pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan dan tentu ini menjadi tantangan untuk 2018.