NERACA

Solo - Pemerintah menyatakan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia makin positif seiring dengan makin banyaknya desa yang menganggarkannya. "Jumlah BUMDes hingga Oktober lalu telah mencapai 22.000 unit dari 74.910 desa, ini meningkat jauh dari tahun 2016 yang berjumlah 18.000 BUMDes," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia mengatakan jika BUMDes bisa berkembang dan bisa memainkan peran sebagaimana BUMDes yang telah berhasil, BUMDes akan menjadi penopang Undang-Undang Desa untuk membentuk desa mandiri. "Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes ini, maka lengkaplah kemandirian desa itu sendiri," katanya. Oleh karena itu, dikatakannya, kegiatan "BUMDes Talk" menjadi kesempatan bagi BUMDes yang masih berkembang untuk belajar kepada BUMDes yang telah berhasil.

Ia juga berpesan kepada BUMDes yang telah berhasil mengembangkan bisnisnya agar tidak pelit berbagi informasi, jaringan, dan pengalaman pada BUMDes lainnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Mada Profesor Suratman mengatakan desa selayaknya bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Dalam "BUMDes Talk" tersebut, ia mengajak BUMDes-BUMDes untuk mendesain, berbicara, dan berbagi agar kemudian ditiru dan ke depannya bisa saling bergotong-royong. "Tren dunia adalah berdaya saing inovasi dan mandiri. Maka 'BUMDes Talk' ini akan menginspirasi desa dari dunia," katanya. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT Rismanto mengajak agar pelaku BUMDes berani berbicara terkait dengan kesulitan yang dihadapi. "Tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk kemajuan desa melalui BUMDes," katanya.