Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, bahwa ekonomi digital akan datang menguntungkan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas. Ekonomi digital, menurut Presiden, tidak hanya menciptakan pertumbuhan inovasi namun juga membawa dampak disruprif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

NERACA

"Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," ujar Jokowi dalam pidatonya di forum pertemuan pemimpin Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-25 di Da Nang, Vietnam, akhir pekan lalu.

Presiden Jokowi menjadi pembicara kelima setelah Presiden Vietnam Tran Dai Quang selaku tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Jokowi mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 mengingat saat ini ada 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna gawai di seluruh Tanah Air. Potensi tersebut diyakini Presiden Jokowi dapat mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya dan usaha kecil menengah (UKM).

Meski begitu, Presiden mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan digital ekonomi yang sangat cepat. Menurut Presiden ekonomi digital tidak hanya menciptakan pertumbuhan inovasi namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

Presiden mengatakan kondisi yang demikian membutuhkan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan dan Indonesia mendorong APEC memastikan digital ekonomi berjalan sesuai dengan harapan. "Saya mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa digital ekonomi mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas," ujarnya. Selain itu, Indonesia juga mendorong APEC untuk mempercepat realisasi "Bogor Goals" agar manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh rakyat.

Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di awal pertemuan menyampaikan gambaran tentang situasi perekonomian dan keuangan dunia dewasa ini serta prediksi pada tahun-tahun mendatang. Sementara para pemimpin APEC, secara umum melihat dunia masih menghadapi berbagai tantangan dengan dampak yang nyata, seperti terorisme dan perubahan iklim.

Adapun tema APEC 2017 kali ini adalah "Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama". Pembahasannya akan fokus pada masalah-masalah seperti perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim dana pertanian.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara akan mengambil langkah yang lebih lugas agar kerja sama APEC bisa beradaptasi dengan pergerakan kondisi global. Presiden Vietnam sekaligus Ketua Rapat Pemimpin Negara-Negara APEC Tran Dai Quang menegaskan, negara anggota APEC harus memperkuat integrasi ekonomi melalui arus perdagangan dan investasi bebas antara negara-negara anggota.

Sesuai “Bogor Goals” yang ditandatangani tahun 1994 silam, anggota APEC diharapkan bisa menerapkan aliran investasi dan perdagangan terbuka pada 2020 mendatang.

Meski demikian, pelaksanaan ini memiliki tantangan tersendiri. Menurut Quang, integrasi ekonomi saat ini terhambat ketidakpastian global baik dari sisi ekonomi maupun sosial. “Integrasi ekonomi regional tertunda oleh ketidakpastian global, yang menghadang perdagangan bebas dan terbuka,” ujarnya seperti dikutip laman resmi APEC, Sabtu (11/11).

Padahal, sistem kerja sama ekonomi multilateral bisa membuka pintu bagi negara-negara anggota APEC untuk mengembangkan bidang baru. Dia mencontohkan, salah satu kerja sama yang nantinya bisa dikerjakan adalah ekonomi digital, mengingat permintaannya dianggap tinggi di era saat ini. “Bogor Goals telah menyediakan orientasi jangka panjang APEC dan wilayah-wilayah yang bisa dikerjasamakan termasuk aktivitas perdagangan dan investasi untuk generasi berikutnya,” ujarnya.

Menurut Quang, ketidakpastian mengenai kondisi global akan terus terjadi. Ia mencontohkan, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam jangka setahun sejak pertemuan terakhir yang digelar di Peru.

Untuk itu, ia berharap negara anggota APEC bisa mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dan memastikan bahwa manfaat dari globalisasi dan integrasi ekonomi bisa terdistribusi secara merata. “Dengan berbuat seperti itu, maka APEC bisa berkontribusi kepada wilayah Asia-Pasifik yang damai, stabil, terhubung satu sama lain, dan makmur,” ujarnya.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan 21 negara-negara APEC, para pemimpin negara juga menegaskan akan menanggulangi masalah praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. "Kami akan bekerja sama untuk membuat perdagangan yang lebih inklusif, mendorong pertumbuhan akses pada pasar dan juga menanggulangi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil," demikian bunyi pernyataan.

Para pemimpin negara APEC juga menyerukan untuk dihapuskannya subsidi-subsidi yang mengganggu pasar serta gangguan lain yang disokong oleh pemerintah atau entitas lainnya.

Dalam pernyataan itu, para pemimpin negara juga mengkritik fungsi pengawasan, negosasi, dan penyelesaian masalah Badan Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, pernyataan kali ini juga menegaskan pentingnya perdagangan bilateral (antardua negara) selain perdagangan antarwilayah atau perjanjian plurilateral. Pada pernyataan tahun lalu, perdagangan bilateral tidak dicantumkan sama sekali.

Isu Ketimpangan Ekonomi

Presiden Jokowi juga menyoroti isu ketimpangan atau kesenjangan saat menghadiri APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialoque dengan para kepala negara anggota APEC di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11).

Jokowi mengatakan, selama ini orang selalu bicara mengenai trade dan investment, yang memang naik selama 25 tahun berpindah dari Atlantik ke Pasifik. Akan tetapi, isu ketimpangan jarang dibicarakan. Padahal, ketimpangan ada di mana-mana, bukan saja di negara berkembang, tapi juga negara maju.

"Jadi Pak Presiden menggarisbawahi bahwa ke depannya apa pun yang dilakukan di APEC setelah 2020 harus menyoroti berapa banyak kesenjangan yang kita obati," ujar Co-Chair ABAC Indonesia Anindya Bakrie seperti dikutip laman www.setkab.go.id.

Hal menarik lainnya, menurut Anindya, saat Presiden Jokowi menyampaikan wilayah negara-negara APEC ini dua pertiganya adalah air, mirip dengan Indonesia. Akan tetapi, yang dibicarakan mengenai perdagangan dan investasi yang umumnya hanya fokus ke darat.

"Nah di sini Presiden mengatakan bahwa maritime economy atau namanya apa pun blue economy itu sangat penting, bukan saja buat konektivitas mengurangi biaya pengiriman dan lain-lain, tapi lebih dari itu juga dapat membuat akuakultur itu berkembang," ujar Anindya.

TPP Minus AS

Negara anggota pakta dagang perdagangan bebas Asia Pasifik (Trans Pacific Pratnership-TPP) yang ditinggalkan Amerika Serikat, sepakat membentuk sebuah kerangka baru tanpa melibatkan AS. Kerangka baru ini disepakati setelah beberapa hari terakhir gagal untuk menghidupkan pakta dagang bebas itu, ujar PM Kanada Francois-Philippe Champagne.

Philippe Champagne menyambut baik terobosan itu lewat cuitan berbunyi "kemajuan besar". Dia menyatakan pemerintahannya telah menyepakati "sebuah kerangka untuk Kemitraan Progresif dan Komprehensif Trans Pasifik yang baru" setelah menyingkirkan klausa-klausa buruh dan lingkungan yang terlalu kaku.

Elemen-elemen itu sempat tercampakkan oleh penarikan diri secara tiba-tiba AS dari pakta itu belum lama tahun ini, dan itu memaksa 11 negara anggota TPP mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip kesepakatan untuk akses ke perekonomian terbesar di dunia itu.

Setelah melewati rangkaian pembicaraan di sela KTT APEC di Danang, Sabtu ini sebelas negara TPP berhasil menelurkan terobosan, yang dilakukan satu hari setelah Donald Trump kembali beretorika soal 'America First' di hadapan para pemimpin dunia.

Kanada menyatakan "masih banyak masalah yang mengganjal Kanada" namun negaranya menyambut baik kesepakatan baru itu di mana perlindungan lingkungan dan buruh berkaitan dengan pasar yang lebih bebas. Kanada telah berusaha keras memperjuangkan klausa progresif itu. Namun Kanada kurang atraktif di mata negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Chile dan Peru yang aksesnya ke pasar AS telah ditarik.

Jepang, perekonomian terbesar ketiga di dunia, sangat aktif mendorong konsensus yang cepat karena khawatir penundaan malaj akan meruntuhkan pakta dagang bebas Asia Pasifik itu, menurut kantor berita AFP. bari/mohar/fba