Oleh: Sri Wahyuni

Dosen FE Universitas Almuslim Aceh

Indef School of Political Economy

Permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia kembali berhembus. Pro dan kontra tentang keberadaan tenaga kerja asing terus bergulir di media massa sejak tahun 2015. Salah satunya yang kerap dibahas adalah isu kedatangan 10 juta tenaga kerja asing khususnya China. Namun hal ini kemudian dibantah oleh Pemerintah bahwa bulan November 2016, tenaga kerja asing yang berada di Indonesia berkisar 74.183 orang dan selebihnya adalah wisatawan bukan pekerja. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik, benarkah tenaga kerja asing berbahaya atau memberikan keuntungan bagi tenaga kerja lokal?

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tenaga kerja asing dan lokal memiliki dua hubungan yaitu melengkapi atau substitusi. Tenaga kerja asing yang memiliki hubungan melengkapi akan memberikan dampak positif diantaranya adalah berbagi ilmu, dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi tenaga kerja lokal, perusahaan dan ekonomi Indonesia.

Sedangkan tenaga kerja asing yang memiliki hubungan substitusi akan memberikan dampak negatif yaitu menyebabkan terjadinya persaingan kerja, pengangguran, menyebabkan upah menurun dan ini berbahaya bagi perekonomian nasional. Menarik disini, apakah pihak pemerintah atau pihak kritikus telah menganalisis permasalahan tenaga kerja asing dengan berbagai dampak positif dan negatifnya, berapa banyak industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing, apakah tenaga kerja asing yang dipekerjakan merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian/profesional, setengah ahli, atau tidak ahli, kalau memang sudah ada kajiannya, maka pertanyaan selanjutnya adalah dari mana sumber data tenaga kerja diperoleh?

Berbicara tentang data tenaga kerja maka tidak terlepas dari peran Badan Pusat Statistik (BPS). Benarkah BPS mempublikasikan data tentang tenaga kerja asing yang bekerja di sektor Industri? Penulis mencoba melakukan cross-cek tentang keberadaan data tenaga kerja asing di sektor industri. Faktanya data tersebut tidak pernah ada untuk tahun 2015 ke bawah. Pada tahun-tahun tersebut, BPS hanya mengklasifikasi pekerja berdasarkan gender saja yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, hal yang menarik adalah BPS sudah mulai memasukkan data tentang tenaga kerja asing pada Sensus Ekonomi 2016 pada pendataan usaha / perusahaan menengah besar produksi. Artinya, soal data tenaga kerja memang masih bermasalah. BPS dan Kementerian Tenaga Kerja perlu saling koordinasi.

Dalam polemik ini lalu siapakah yang benar, Pemerintah atau kritikus? Siapakah yang diuntungkan dan dirugikan dalam isu tenaga kerja asing? Jelas masyarakat telah digiring ke opini publik yang tidak mendasar tanpa data akurat. Baik Pemerintah dan akademisi memiliki peran utama dalam memberikan informasi tidak berdasarkan data alias hoax. Jika datanya saja tidak jelas, mana bisa disimpulkan apakah tenaga kerja asing berbahaya atau memberikan keuntungan bagi tenaga kerja lokal?