DPR : Keluhan Dirut Pertamina Tak Tepat - Kerap Salahkan Pemerintah

NERACA Jakarta - Keluhan yang disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik kepada pemerintah terkait hilangnya potensi pendapatan perseroan hingga Rp 19 triliun selama periode Januari-September 2017, dinilai tidak etis. Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto pun angkat bicara soal keluhan yang dilontarkan Massa Manik tersebut. "Keluhan yang disampaikan (Massa Manik) sangat tidak tepat. Hidup itu harus selalu optimis," sindir Joko menanggapi sikap Pertamina di bawah pimpinan Elia Massa Manik. Kemudian, lanjut Politikus PPP ini, dari pada Pertamina berkeluh kesah, alangkah baiknya mereka memikirkan cara untuk terus berbenah diri dan berkembang sebagai perusahaan kelas dunia yang sesungguhnya. "Pertamina harus terus berbenah diri dan terus melakukan pengembangan kualitas produknya," ujar dia. Senada dengan hal tersebut, pengamat energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengakui bahwa Pertamina memang harus segera memerbaiki kualitas dan mulai transparan soal harga BBM ini. Pertamina pun, kata dia, juga harus mulai melakukan audit terkait dengan hilangnya pendapatan perseroan tersebut, agar masyarakat tahu bagaimana keadaan bisnis Pertamina yang sesungguhnya. Sebelumnya, sejumlah kalangan seperti Direktur Eksekutif Center of Energy Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Faby Tumiwa juga mengkritik keras kepemimpinan Massa Manik di Pertamina. Yusri Usman berkomentar, manajemen Pertamina di bawah kendali Massa Manik saat ini dinilai kurang kreatif dan lebih banyak berkeluh kesah. "Bahkan dia (Massa Manik) cenderung terus menerus menyalahkan pemerintah." Faby Tumiwa pun menegaskan, Pertamina merupakan BUMN dan harus siap menerima penugasan dari pemerintah. "Sebagai BUMN harus siap. Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia seharusnya dapat memperbaiki diri di beberapa sektor, seperti pelayanan SPBU dan peningkatan kualitas BBM. Hal itu, jauh lebih baik daripada mengeluh," tegas dia.

BERITA TERKAIT

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…

ICW Minta Pemerintah Hindari Politisasi Dana Desa

ICW Minta Pemerintah Hindari Politisasi Dana Desa NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah melalui kementerian terkait berkoordinasi…

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi

  NERACA   Jakarta - Harga minyak dunia melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di 70 dolar AS per…

Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Di Luar Rumah

      NERACA   Jakarta - Perusahaan riset Kantar Worldpanel Indonesia memonitor pola belanja konsumen untuk produk makanan dan…

Bisnis Game yang Mulai Berubah ke Mobile - Audition AyoDance Mobile

    NERACA   Jakarta – Industri game di Indonesia tengah mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya, game berbasis Personal…