NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan PTSP PUSAT di BKPM. Salah satunya adalah dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait  pemanfaatan data kepesertaan dan data identitas perusahaan  penanaman modal. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya terkait penempatan pejabat penghubung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah mengemukakan bahwa PKS ini merupakan payung hukum implementasi kerjasama yang telah disepakati oleh kedua instansi. “Jadi BKPM dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk melakukan penyelarasan Data Kepesertaan Perusahaan yang telah terdaftar di BPJS dengan Data Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha di BKPM.  Pemanfaatan dan penyelarasan Data tersebut akan dilakukan secara elektronik melalui web service antara SPIPISE dan Sistem di BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu bentuk sinergi, sehingga data yang dimiliki oleh kedua lembaga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,”  ujarnya dalam acara penandantanganan Perjanjian kerjasama  antara BKPM dan BPJS Ketenagakerjaan di kantor BKPM, Jum’at (10/11).

Lestari menambahkan bahwa selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan data yang dimiliki kedua lembaga secara optimal, kedua lembaga juga sepakat akan melakukan kegiatan sosialisasi bersama tentang pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama pemanfaatan data tersebut memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi kedua lembaga di kemudian. Dalam Penandatangan kerjasama tersebut, BKPM diwakili oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga E.Ilyas Lubis.

Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangi Nota Kesepahaman    Nomor 11/KS/BKPM/2017 dan Nomor MoU/04/022017 tentang Penyelenggaraan Layanan BPJS Ketenagakerjaan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penandatanganan tersebut dilakukan di Nusa Dua, Bali bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh BKPM yang mengumpulkan aparatur penanaman modal di daerah.

Kerjasama yang dilakukan oleh BKPM dengan berbagai instansi terus dilakukan untuk memperkuat layanan investasi. Sejak awal tahun, berbagai upaya koordinasi dilakukan untuk mengintegrasikan sistem informasi antara lain dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, saat ini dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi investasi Januari-September 2017 telah mencapai Rp 513,2 triliun naik 13,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesarRp 453,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menciptakan 826 ribu tenaga kerja yang terdiri dari 544,2 ribu dari penanaman modal asing (PMA) serta 281,8 ribu penanaman modal dalam negeri (PMDN).