Dunia Usaha - Iperindo Sesalkan BUMN Pelayaran Masih Impor Kapal Bekas

NERACA

Jakarta - Belum lama ini, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeli enam kapal bekas dari luar negeri, bahkan Pelni merogoh kocek hingga Rp500 miliar di mana sumber dana berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

Ketua Ikatan Perusahaan Produsen Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyesalkan langkah kebijakan sejumlah perusahaan pelayaran milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) membeli kapal impor baru ataupun bekas dari luar negeri.

"Iperindo menyesalkan langkah Pelni membeli kapal bekas dari luar Negeri. Pak presiden Jokowi pernah menegaskan agar pembelian kapal yang dilakukan oleh kementerian dan BUMN mengunakan dana APBN harus dilakukan pada galangan nasional," jelas Eddy kepada Neraca, akhir pekan kemarin.

Bahkan, Eddy mempertanyakan kenapa masih ada BUMN yang bandel membeli kapal bekas sedangkan Galangan nasional telah mampu membangun kapal baru sejenis yang dibeli Pelni. Membeli kapal bekas dari luar negeri mengakibatkan pelarian devisa ke luar negeri sedangkan membangun kapal di galangan nasional akan menciptakan lapangan kerja serta membangkitkan Industri maritim nasional.

"Membeli kapal bekas hanya solusi jangka pendek dan ini terjadi karena tidak adanya perencanaan yang baik. Membeli kapal bekas sangat beresiko karena kapal tua cenderung cepat rusak dan memerlukan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu Iperindo meminta Meneg BUMN untuk tegas kepada setiap unit usaha pemerintah agar berhenti membeli kapal bekas dari Luar negeri dan mulai bersama sama membangun industri maritim nasional," tegasnya.

Eddy juga tak habis pikir, kenapa Pelni memutuskan untuk membeli kapal impor bekas, ketika industri galangan kapal dalam negeri yang sedang stagnan. Jika alasannya kualitas maka kapal buatan Indonesia kualitasnya sudah dikenal baik dan teruji."Kami bingung kenapa harus impor kapal apalagi sampai bekas, padahal kemampuan galangan nasional sudah terbukti baik," tukasnya.

Pemerintah juga diminta untuk menghimbau perusahaan-perusahaan pelayaran untuk ikut peduli terhadap industri galangan kapal. Karena dengan memesan kapal dalam negeri dia mengklaim dampaknya bisa mendongkrak perekonomian nasional."Kalau order kapal dalam negeri otomatis bisa menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan industri komponen, tapi kalau beli kapal bekas yang ada itu pelarian devisa," tegasnya.

Langkah membeli kapal bekas menurutnya keputusan yang gegabah. Apalagi perusahaan galangan kapal saat ini lagi sepi order dan hanya berharap ketiban proyek dari pemerintah. "Sampai akhir 2017 ini pertumbuhan tidak banyak karena kita haya menyelesaikan proyek pesanan tahun 2015," jelas Eddy.

Eddy menganggap sikap perusahaan pelayaran BUMN yang membeli kapal impor menunjukan kurangnya komitmen perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan industri galangan kapal dalam negeri. Jika hal ini terus terjadi otomatis akan memukul perusahaan galangan kapal dalam negeri. "Kita ingin adanya komitmen dari BUMN dan instansi pemerintah untuk memberikan order untuk pembangunan industri dalam negeri," katanya.

Dia menduga alasan PT Pelni membeli kapal bekas karena kebutuhan sudah mendesak.Tapi sebetulnya kebutuhan kapal sudah bisa diprediksikan sekitar dua tahun sebelumnya. "Mungkin mereka beralasan sangat membutuhkan kapal, tapi jangan berpikir jangka pendek tapi jangka panjang. Coba pikirkan kedepan dampak jangka panjangnya," imbuhnya.

Eddy menerangkan, jika pembelian kapal bekas terulang lagi bukan tidak mungkin Indonesia bisa jadi langganan pembuangan kapal-kapal bekas yang tidak terpakai dari negara lain. Artinya jika negara lain memiliki kapal yang sudah tidak dipakai mereka bisa membuang  dengan cara menjual produk lama tersebut ke Indonesia. "Tentu ini akan membuat Indonesia dikenal menjadi tempat dumping kapal bekas dari negara lain," ungkapnya.

Dia berharap sekali industri galangan kapal tahun depan bisa berjalan lebih baik dengan munculnya pesanan dari perusahaan milik pemerintah."Kami harapkan Pelni tidak hanya mengurangi pembelian kapal impor tapi menghentikan pembelian kapal bekas impor. Ayo dong bikin perencanaan yang baik untuk memajukan industri perkapalan kita," tuturnya.

Dia menyebut sampai pengujung tahun 2017 pertumbuhan industri kapal belum begitu moncer. Menurutnya perekonomian memang belum pulih benar."Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang kami lihat dua tahun belum ada lonjakan pesanan dari swasta," tutur dia. Sayangnya, Eddy enggan menyebut angka atau pastinya nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun per unit kapal.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…