Tak Pernah Ada Kejelasan - Kasus Jody Haryanto

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencium adanya permainan dalam proses kasasi perkara Jodi Haryanto. Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan, tidak lazim jika untuk mendapatkan nomor registrasi perkara dari Mahkamah Agung (MA) sampai memakan waktu dua bulan. "Itu tidak lazim sampai memakan waktu selama itu. Karena biasanya paling lama dua minggu, perkara itu sudah terdaftar. Kalau sudah 2 bulan belum mendapatkan nomor registrasi, saya menduga ada permainan antara MA dengan pihak yang berperkara," tegas Bonyamin ketika dihubungi wartawan, Rabu (25/1).

Peryataan ini terkait masih terkatung-katungnya perkara kasasi kasus penggelapan dana nasabah atas nama bekas wakil bendahara umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto. Padahal perkara itu sudah diterima oleh MA sejak tanggal 28 November 2011. Namun hingga sekarang perkara kasasi itu belum juga teregistrasi oleh MA.

Bonyamin menduga permainan menunda-nunda sebuah perkara kerap dilakukan oleh pihak yang sedang berpekara. "Itu sudah lazim dilakukan oleh pihak-pihak berpekara. Keuntungan itu jelas sekali didaptkan oleh kepentingan pihak berperkara," tandasnya.

Sementara Humas MA, Andrew membantah tudingan jika pihaknya sengaja menunda-nunda perkara yang sudah masuk ke MA. "Tidak benar kalau MA sengaja menunda-nunda perkara. Sekarang semuanya sudah dilakukan secara transparan," tandasnya.

Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah memvonis Jodi Haryanto selama 3 tahun penjara. Meskipun dalam petikan amar putusannya Jodi harus ditahan, namun hingga saat ini mantan Direktur Utama PT Eurocapital Peregrines Securities (EPS) masih belum ditahan.

Bukan hanya kasus Jodi yang di MA saja yang masih terkatung-katung penyelesaiannya, kasus dugaan penggelapan dana nasabah senilai Rp 57 miliar, yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, hingga kini belum jelas penyelesaiaannya.

Penggelapan yang diduga dilakukan PT Falcon Asia Resources Management (Falcon), didasarkan laporan ke Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri bernomor LP/223/IV/2011, tertanggal 8 April 2011, dengan terlapor Direktur Falcon Bernardo Ali dan Direktur Falcon Asia (FA) Hendro Christanto.

Keterlibatan Jodi Haryanto sendiri dalam kasus ini, yaitu sbg kuasa direksi mencairkan dana dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah dalam formulir redemption dana investasi yang disimpan di bank kustodian PT CIMB Niaga Tbk.

Ketika wartawan akan mengkonfirmasi soal itu, Kabidpenum Mabes Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Ahmad tak pernah membalas atau mengangkat teleponnya. Sehingga belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang ini. (*)

BERITA TERKAIT

Indonesia Dinilai Tak Alami Bubble Sektor Properti

      NERACA   Jakarta - CEO dan pendiri perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan, Indonesia tidak mengalami…

Menangkap Peluang dari Kasus Produk Ikan Dori Ilegal

Cocon, S.Pi, M.Si Analis Akuakultur, Ditjen Perikanan Budidaya, KKP   Baru-baru ini konsumen dikejutkan dengan laporan adanya bahan berbahaya dalam…

Jasa Marga Tegaskan Tak PHK Petugas Operasional - Elektrifikasi Gerbang Tol

  NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.300 petugas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPPU: Ormas Tidak Berhak Larang Ojek Daring

KPPU: Ormas Tidak Berhak Larang Ojek Daring NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti…

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…