213.264 Warga di Banten Belum Rekam E-KTP

NERACA

Serang - Sebanyak 213.264 warga Banten yang wajib KTP tercatat belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang tersebar di delapan kabupaten/kota, dari jumlah wajib e-KTP di Banten sekitar 7,5 juta jiwa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina mengatakan, total jumlah penduduk Banten pada 2017 sebanyak 10.382.590 jiwa, dan sebanyak 7.549.281 jiwa diantaranya merupakan masyarakat wajib melakukan perekaman E-KTP.

"Dari jumlah 7.549.281 jiwa wajib KTP, masih ada sekitar 2,82 persen lagi yang belum melakukan perekaman," kata Siti Ma'ani Nina para rapat koordinasi perekaman e-KTP yang dihadiri perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil delapan kabupaten/kota di Banten, Rabu (8/11).

Menurut Nina, proses perekaman ditargetkan selesai paling tidak hingga 2018 mendatang. Hal tersebut untuk menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, kata Nina, pihaknya dan kabupaten kota telah komitmen untuk melakukan pelayanan hingga daerah-daerah pelosok. Rencana tersebut akan dioptimalkan pada tahun ini di delapan kabupaten/kota di Banten."Soal blanko dan tinta, pemerintah pusat untuk yang sudah siap cetak akan jamin ada," ujar Nina.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Provinsi Banten Anwar Masud mengatakan, dengan jumlah 2,82 persen masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP menunjukan ada masalah yang harus diselesaikan. Anwar Masud pun berharap masalah tersebut diselesaikan dalam forum tersebut oleh masing-masing kabupaten/kota."Saya mohon, masalah itu selesai di ruangan ini. Jika di perbatasan menjadi masalah, kesulitan, kita harus berfikir gimana menyelesaikannya," kata Anwar.

Menurut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus memetakan masalah-masalah yang menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman. Kemudian, dibuat target penyelesaian dan dicarikan solusinya, agar dalam menghadapi pilpres dan pileg perekaman e-KTP tersebut sudah selesai.

Menurut dia, yang harus pemerintah antisipasi adalah Pileg dan Pilpres. Jangan sampai pada pelaksanaannya nanti kemudian menghadapi kendala terkait data kependudukan yang belum selesai kemudian saling tuduh antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pusat."Jangan sampai terlambat kemudian akan saling tuding pada hari pelaksanaan dua pesta demokrasi tersebut. Makanya harus diantisipasi dan bergerak dari sekarang," kata Anwar.

Kemudian Anwar juga mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kabupaten/kota yaitu melakukan perekaman di tempat-tempat publik atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan penyisiran yang belum rekam e-KTP. Ant