Bentuk Perbankan Infrastruktur Dinilai Telat

Jumat, 27/01/2012

NERACA

Jakarta—Kalangan perbankan menilai rencana pemerintah mengkaji perlunya lembaga yang khusus menangani infrastruktur saat ini sudah terlambat. Alasannya, kebutuhan Indonesia tentang perbanka infrastruktur seharusnya telah membahas hal ini semenjak 5-10 tahun lalu. “Bahkan kalau sekarang baru mau dibahas itu sudah telat, harusnya lima sampai sepuluh tahun lalu," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono di Jakarta,26/1

Diakui Sigit, kebutuhan membentuk perbankan infrastruktur memang diperlukan dan sangat membantu proyek infrastruktur. “Lembaga yang khusus menangani infrastruktur memang kita sangat membutuhkan bank semacam itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur,”terangnya.

Mantan Dirut BNI 46 ini menambahkan selama ini sumber dana bank kebanyakan berasal dari deposito yang bertenor pendek antara tiga sampai enam bulanan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan karakteristik pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang besar dan berjangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun. "Bayangkan bank yang sumber dananya deposito tiga bulanan harus memberikan kredit dengan jangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun. Ini akan menimbulkan mismatch dalam pengelolaan likuiditas bank," tambahnya

Ditempat terpisah, ekonom Mirza Aditiaswara mengatakan sebelum membuat bank yang khusus menangani pembangunan infrastruktur, pemerintah disarankan merunut penyebab gagalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Sebelum membahas (bank infrastruktur) harus dijawab dahulu, apakah problemnya infrastruktur lambat jalannya karena problem tentang dana atau problem hambatan regulasi atau hambatan kita mengeksekusi proyek," ujarnya

Menurut Mirza, jika pemerintah ingin serius mendirikan bank infrastruktur seperti Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. "Kita harus yakin apa permasalahan infrastruktur di Indonesia ,yaitu problem dana atau malah problem lain. Selain itu, penting juga membangun bank bukan hanya masalah dana tetapi juga masalah membangun budaya kredit yang prudent dan service kepada customer yang handal," lanjutnya.

Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan dana yang besar dan jangka waktu yang lama selain juga kemampuan bank mengeksekusi bank. "Saat ini bank-bank besar seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI memiliki dana jangka panjang sehingga bisa dipakai sebagai kredit infrastruktur. Tetapi, masih banyak kredit infrastruktur yang belun digunakan karena hambatan regulasi ataupun hambatan eksekusi proyek," imbuhnya

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, saat ini perbankan di Indonesia sedang menunjukan kinerjanya yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk memberikan dukungannya terhadap perkembangan Infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. "Sekarang kita punya perbankan yang sehat yang ditandai dengan kredit bermasalahnya rendah, rasio kecukupan modalnya baik, keuntungannya baik, dan mereka banyak memiliki fasilitas yang tidak terpakai, saatnya mereka mendukung infrastruktur," ujarnya

Guna pembiayaan infrastruktur, Agus mengungkapkan pemerintah telah membahas kemungkinan adanya penunjukan langsung bank yang nantinya akan mennggelontorkan pembiayaan tersebut. "Kita sudah pelajari dan sudah kita diskusikan dalam sidang kabinet bahwa yang ada kalau perlu nanti akan ada penunjukan langsung dukungan pada perbankan untuk perbankan bisa mendukung pembiayaan infrastruktur," ungkapnya.

Menurut Agus, wacana pembentukan bank khusus pembiayaan infrastruktur tersbeut telah dibahas di kalangan pemerintah. "Kita juga mempelajari kemungkinan untuk membuat bank infra yang harus di desain dengan uu atau suatu kekhususan yang tidak sama dengan bank komercial dan itu. Kita persiapkan," katanya.

Namun, dirinya menegaskan, hal tersebut harus benar-benar dikaji kembali. Pasalnya, pemerintah pernah gagal dalam implementasi bank yang dikhususkan untuk pembiayaan infrastruktur tersebut. "Kalau seandainya bank infrastruktur, kita sudah diskusikan dengan lengkap dan yang kita diskusikan bukan hanya kebutuhan infrastruktur kedepan, tapi kita juga sampai pelajari dari dulu kita sudah punya bank infrastruktur namanya, Bapindo, PDJFT, Upindo itu semua gagal," pungkasnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menegaskan permasalahan pembangunan tersebut bukan hanya dari sektor keuangan. Masih banyak aspek yang harus diperhatikan sehingga realisasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan baik. "Tetapi yang paling utama itu di lapangan, proyek-proyek harus bergerak karena kita lihat ada begitu banyak pembiayaan untuk jalan tol, energi, pelabuhan yang belum bisa dicairkan karena memang realisasi eksekusi dilapangannya belum cukup cepat," ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan ekonomi Indonesia berkembang bukan karena sektor keuangan tetapi juga adanya pembebasan lahan dan perizinan yang baik. "Jadi yang kami ingin sampaikan bahwa untuk ekonomi kita berkembang tidak semata-mata karena keuangan, yang ada juga karena bagaimana pembebasan lahannya dapat baik perizinan baik," pungkasnya. **cahyo