Cikarang, Bekasi - Aliansi Buruh Bekasi Bergerak Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat sekitar 60% dari total sekitar 5.000 perusahaan setempat telah membayarkan gaji sesuai besar Upah Minimum Kabupaten 2012 yang ditetapkan.

"Per 1 Januari 2012 ketetapan UMK berlaku dan sebagian besar perusahaan sudah mulai menaaatinya. Hingga kini kami mencatat sudah 60% yang sudah menjalankan," kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bekasi Joko di Cikarang, Rabu.

Sisanya masih menunggu hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut dia, perusahaan wajib menjalankan amanat Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, SK nomor 561/kep.1540-Bansos/2011 terkait penetapan UMK Bekasi sebesar Rp1.491.866, upah kelopok II Rp1.715.645, dan kelompok I Rp1.849.913.

"Yang digugat oleh Apindo adalah masalah administrasi penetapannya. Jadi jangan kaitkan persoalan itu dengan pelaksanaan UMK di lapangan," katanya.

Dikatakan Joko, gugatan Apindo tidak mewakili seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi. Melainkan hanya sekitar 2% dari total 5.000 perusahaan Kabupaten Bekasi.

"Fakta menyatakan, sampai 2011 ada sekitar 5.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Yang menjadi anggota Apindo hanya 300 perusahaan, sedangkan yang memberikan kuasa untuk menggugat pemerintah hanya 125 perusahaan atau sekitar 2% dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Bekasi Bergerak, Obon Tabroni, mengatakan pihak buruh dan Apindo saat ini sedang melakukan mediasi terkait UMK 2012 tersebut.

"Kami masih menunggu hingga 31 Januari 2012," kata Obon.

Obon meminta kepada pihak buruh agar tidak bergerak tanpa komando. Khususnya yang berada di bawah bendera aliansi Buruh Bekasi Bergerak.

"Saya minta buruh satu komando, jangan bertindak sendiri," katanya.