Kementan Optimalkan Rawa Untuk Lahan Pertanian

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian akan fokus mengoptimalkan lahan rawa "swamp land" pasang surut dan rawa lebak sebagai lahan pertanian yang luasnya mencapai 10 juta hektare tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan lahan pasang surut tidak memakan banyak biaya namun bisa menghasilkan produksi yang besar karena lahan tersebut berpotensi mampu untuk ditanam tiga kali dalam setahun. "Lahan pasang surut di Indonesia kurang lebih 20 juta hektare, yang bisa kita optimalkan 10 juta ha. Ini adalah raksasa tidur di Indonesia. Jadi 2018 kami optimalkan lahan pasang surut. Biayanya murah, hasilnya besar," kata Mentan di Jakarta, kemarin.

Amran Sulaiman menjelaskan salah satu provinsi, yakni Sumaera Selatan telah diuji coba dengan luas 1000 hektare, namun hasilnya produktif. Oleh karena itu, pada 2018 Kementan akan menggarap potensi lahan rawa di Sumatera Selatan seluas 500 ribu hektare menjadi lahan pertanian.

Amran menyebutkan jika lahan tersebut memproduksi dengan tiga kali masa panen, setidaknya ada tambahan 12 juta ton gabah beras dengan nilai produksi sekitar Rp4 triliun. Menurut dia, hasil tersebut tentunya meningkatkan pendapatan petani di Sumatera Selatan.

Selain itu, Kementerian Pertanian dibantu program Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menyediakan embung sebanyak 30 ribu untuk mengairi sawah agar masa panen yang normalnya hanya sekali bisa ditingkatkan menjadi tiga kali tanam per tahun.

Sebelumnya, Menteri Amran , mengungkapkan realisasi fisik cetak sawah pada 2016 sebesar 129.076 hektare atau naik 400 persen dibandingkan 2014. Mentan Amran Sulaiman menjelaskan kegiatan cetak sawah menunjukkan kenaikan tertinggi setelah bekerja sama dengan TNI AD sejak 2015. Sebelumnya, realisasi cetak sawah hanya seluas 24 ribu sampai 26 ribu ha per tahun. "Tahun 2015-2016 naik cetak sawah 400 persen. Itu kenaikan tertinggi dalam sejarah. Ini luar biasa karena sinergi bersama," ungkapnya.

Berdasarkan data evaluasi dari Kementan, cetak sawah dimulai September 2015 dengan realisasi fisik 20.070 ha atau 87,26 persen dari target. Seluruh hasil cetak sudah dimanfaatkan petani.

Sementara itu, realisasi cetak sawah 2016 sebesar 129.076 ha atau 97,67 persen. Hasil evaluasi per 31 Oktober 2017 menunjukkan sawah seluas 126.437 ha sudah dimanfaatkan. Amran menjelaskan kegiatan cetak sawah dengan sinergi TNI AD telah diatur dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional menghadapi kondisi iklim ekstrem.

Menurut dia, kerja sama dengan TNI AD menjadi penting mengingat pada 2015 Indonesia dilanda fenomena cuaca El Nino dan La Nina pada 2016. Ada pun cetak sawah dikembangkan dengan pola "community development" yang menekankan partisipasi dari petani. Cetak sawah dilakukan pada tanah yang menganggur atau tidak digarap. Namun, kegiatan yang tidak sanggup dikerjakan petani dilakukan oleh Kementan bersama TNI dengan menggunakan alat berat.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono menjelaskan tidak ada hambatan yang berarti karena TNI memanfaatkan kemampuan personel dan peralatan bidang konstruksi.

Namun, proses cetak sawah membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah kondisi lahan perhutanan menjadi pertanian. "Lahan yang kami kerjakan dalam satu hektare kadang-kadang tidak produktif, seperti lahan rawa yang kalau dikerjakan membutuhkan waktu cukup lama," ungkap Mulyono.

Menurutnya, bahwa kerja sama Kementan dan TNI di bidang pangan sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa TNI memiliki 14 tugas lain di luar tugas operasi militer, salah satunya adalah tugas dalam meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat, serta melancarkan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Mulyono membantah bahwa kerjasama Kementan dan TNI mengganggu tugas utama TNI dalam bidang kemiliteran. "Tugas pendampingan di bidang ketahanan pangan dilakukan oleh satuan komando wilayah dari satuan ZENI AD, dimana salah satu tugasnya adalah konstruksi. Sehingga yang kita kerahkan sesuai dengan tupoksinya," ungkap Mulyono.

Mulyono meminta masyarakat untuk bersabar dengan hasil cetak sawah yang digarap oleh TNI. "Sudah pasti lahan yang baru dibuka, kualitas tanahnya tidak akan sama dengan lahan sawah yang sudah lama. Dengan bukaan lahan sawah sudah tentu akan mengubah pola kerja masyarakat dan membentuk kebiasan yang baru. Untuk itu, kami perlu terus melakukan pendampingan agar lahan sawah yang digarap bisa optimal," ujarnya.

Sedangkan menurut Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil audit program cetak sawah yang kerja sama Kementan dengan TNI tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 26 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola.

Program ini merupakan program yang membuat lahan tidak produktif seperti hutan, menjadi lahan produktif yang bisa menghasilkan produk pertanian. "Khususnya soal pengadaan barang dan jasa, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rizal.

BERITA TERKAIT

Tangerang Usulkan 28 Hektare Lahan Pertanian Produktif

Tangerang Usulkan 28 Hektare Lahan Pertanian Produktif NERACA Tangerang - Aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pemerintah Kabupaten Tangerang,…

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Bandung Kucurkan Rp110 Miliar Untuk Penataan Sungai

Bandung Kucurkan Rp110 Miliar Untuk Penataan Sungai NERACA Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengucurkan anggaran hingga Rp110 miliar untuk penataan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…

Tahun 2018 - KKP Tetap Fokus Dukungan Pada Pembudidaya Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap akan prioritaskan program dukungan langsung bagi pembudidaya ikan dalam pagu indikatif APBN…