Registrasi SIM Card Dengan KK dan NIK Rawan Disalahgunakan ?

Terkait program registrasi ulang kartu SIM prabayar, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah menyayangkan banyaknya scan Kartu keluarga yang bertebaran di dunia maya. Padahal, sejak awal pihaknya sudah meminta masyarakat untuk tidak mempublikasi nomor NIK maupun nama ibu.

Menurutnya, data pribadi seharusnya menjadi bagian dari privasi dan tidak disebarluaskan. Sebab, bukan tidak mungkin, ada orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan untuk kejahatan. “Seharusnya masyarakat tidak mengunggah dokumen kependudukan miliknya. Karena hal tersebut bisa merugikan dirinya sendiri,” katanya.

Dalam konteks registrasi ulang simcard, bisa saja data tersebut digunakan orang lain untuk mendaftar. Pasalnya, prinsip registrasi tersebut hanya mencocokkan NIK dengan KK tanpa melihat siapa yang melakukan registrasi.

Jika ada yang sudah terlanjur pernah menginput nomor NIK maupun Nomor KK ke dunia maya, Zudan meminta tidak terlalu panik.

Sebagai solusinya, dia mengimbau untuk membuat ulang kartu keluarga. ”Ganti saja, pasti ganti nomor KK-nya. Dan disimpan baik-baik” imbuhnya.

Pria kelahiran Sleman itu juga mengingatkan siapapun untuk tidak memanfaatkan data orang lain yang tersebar di dunia maya. Sebab, sanksi hukum yang bisa dikenakan tidaklah ringan. “Ada sanski pidana sampai 10 tahun, dan denda 1 miliar bagi yang menyalahgunakan dokumen kependudukan milik orang lain,” terangnya.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan nomor kartu SIM, terutama bagi pelanggan prabayar. Validasi ini diberlakukan mulai 31 Oktober 2017.

Validasi ini berlaku bagi pelanggan baru dan lama. Pelanggan lama akan diminta untuk melakukan registrasi ulang. Sementara pelanggan yang membeli kartu perdana harus melakukan registrasi dengan identitas yang sah.

Saat pengguna memasukkan nomor e-KTP atau nomor Kartu Keluarga, nomor ini divalidasi dengan melakukan pengecekan otomatis dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). "Registrasi ulang harus dilakukan selambatnya tanggal 28 Februari 2018,"

Jika registrasi tidak dilakukan, maka pelanggan baru tidak bisa mengaktifkan kartu perdana. Sementara bagi pelanggan lama, nomor mereka akan diblokir secara bertahap.

Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelangan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, telah berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melaksanakan kebijakan ini.

Menurut Menkominfo Rudiantara Jika ada pelanggaran pada kewajiban ini, ada sanksi yang menunggu bagi pelanggan, maupun operator terkait. "Ada (sanksi), seperti di Pasal 22 (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 tahun 2017). Isinya berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi operator," katanya. "Kalau tidak registrasi, calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan nomor pelanggan lama akan diblokir secara bertahap," imbuhnya.

Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan ini terakhir diubah dengan Permen Kominfo Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016.

BERITA TERKAIT

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

PP Properti Rilis Hunian Berkonsep Little Tokyo - Sinergis Dengan Jababeka

NERACA Jakarta –Membidik potensi pasar di kawasan industri, PT PP Properti Tbk (PPRO) bersama PT Jababeka Tbk. (KIJA) bersinergi mendirikan…

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang NERACA Sukabumi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi M. Hamzah…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Pemerintah Bakal Tutup Facebook di Indonesia ?

Isu akan adanya pemblokiran dan penutupan Facebook di Indonesia terus bergulir. Bahkan wacana penutupan Facebook dan jejaring sosial bukan kali…

Pemerintah Pastikan Tidak Bocorkan Data Registrasi Prabayar

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membantah tuduhan mengenai pemerintah membocorkan data pelanggan seluler yang melakukan registrasi kartu SIM prabayar.…

Oppo Hadirkan Smartphone Teranyarnya Seri Oppo F7

    Oppo menghadirkan Smartphone terbarunya, Oppo F7, dalam acara peluncuran yang digelar di Mumbai, India. Oppo F7 memiliki fitur…