NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) memperluas jangkauan bantuan untuk para petani penggarap lahan hutan kepada lebih dari 1.600 petani yang mengelola di kawasan-kawasan hutan Madiun, Tulungagung, dan Tuban, Jawa Timur. Dalam siaran persnya, Senin (6/11), BNI pada tahap pertama telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sekitar 678 petani penggarap lahan hutan sebesar Rp3,2 miliar dan mendistribusikan lebih dari 1.000 Kartu Tani yang dapat digunakan untuk menerima dan menggunakan KUR.

Langkah BNI ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan perbankan nasional dalam menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Penyaluran KUR, Kartu Tani, disertai bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) BNI tersebut dilaksanakan secara simbolis di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Mariani Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Acara tersebut juga diikuti oleh sekitar 1.500 petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari Madiun, Tulungagung, dan Tuban.

Program Perhutanan Sosial merupakan sebuah upaya sistematis yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dam Kehutanan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

IPHPS dan KULIN KK tersebut menjadi dasar bagi BNI untuk menyaring masyarakat penggarap lahan yang layak menerima KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budi daya petani penggarap lahan di hutan. Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, dimana program ini akan dapat memberikan manfaat berupa kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap.

Selanjutnya petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan dan mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Program ini juga memberikan para penggarap hutan mendapatkan pembinaan intensif dari kmenterian terkait serta perbankan, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan, mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (dua hektar per orang) dan masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik serta pasti.

Achmad Baiquni mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita menyejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan.

Untuk itu, BNI mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan, dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI. Pada kesempatan yang sama, BNI memberikan bantuan CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan petani, dan untuk petani di Madiun, Temanggung dan Tuban, BNI membantu Mesin Kultivator (pengolah tanah) 5 unit, Penanam Jagung 15 unit, Pemipil Jagung 5 unit, dan Pompa Air 12 unit.