NERACA

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan akan menambah bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) syariah tahun depan. Salah satu bank yang telah mengajukan diri menyalurkan KUR syariah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat atau Bank NTB.

Bank NTB sudah cukup lama mengajukan permintaan sebagai penyalur KUR syariah. Akan tetapi, rencana tersebut baru bisa direalisasikan tahun depan. "BPD NTB mau konversi ke KUR syariah pada tahun depan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, seperti dikutip Republika.co.id.

Kemenko Perekonomian akan terus membuka pintu bagi bank nasional ataupun daerah yang ingin menyalurkan KUR syariah. Namun, sampai saat ini belum ada lagi bank lain yang mengajukan permintaan. "Sejauh ini belum ada tambahan permintaan dari bank lain kecuali BPD NTB tersebut," kata Iskandar. Ia belum bisa memerinci plafon KUR syariah pada tahun depan. Yang pasti, kata dia, total plafon KUR pada tahun depan mencapai Rp 120 triliun.

Dia menambahkan, pemerintah juga memberlakukan ketentuan yang sama terhadap penyalur KUR syariah terkait KUR produktif. Tahun depan, KUR produktif harus memiliki porsi minimal 50 persen dari total penyaluran. Iskandar optimistis KUR syariah akan semakin diminati masyarakat. Sebarannya pun akan terus meningkat seiring bertambahnya bank penyalur. Penyaluran KUR dengan skema syariah baru dimulai tahun ini. BRI Syariah menjadi penyalur tunggal KUR syariah dengan plafon Rp 500 miliar.

Pengamat ekonomi syariah dari SEBI School of Islamic Economics Aziz Setiawan mengapresiasi rencana penambahan bank penyalur KUR syariah. Menurut dia, sangat penting untuk menambah sebaran jaringan layanan KUR syariah. Keterlibatan bank pembangunan daerah seperti Bank NTB diyakini efektif untuk memperluas sebaran KUR ke daerah di luar Jawa. Sebab, bank daerah sangat paham wilayah dan potensi di daerahnya. "Sangat penting memang untuk melibatkan BPD seperti Bank NTB untuk memperluas akses masyarakat terhadap KUR Syariah," kata Aziz.

Dengan bertambahnya jaringan, diharapkan ada semakin banyak usaha kecil dan menengah yang bisa memanfaatkan fasilitas KUR syariah. Dengan begitu, UKM dapat meningkatkan skala usahanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Selain itu, tambah dia, wilayah Indonesia Timur memang membutuhkan perhatian lebih karena terbatasnya infrastruktur layanan bank.

Aziz berharap KUR syariah dapat terus ditingkatkan. Bank syariah harus mau terlibat. Sebab, program ini dapat menjadi tumpuan penting untuk akselerasi pembiayaan syariah kepada masyarakat akar rumput secara lebih luas. Menurut dia, beberapa bank syariah memiliki potensi yang besar untuk optimal dalam program ini. Selain BRI Syariah, ada Bukopin Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah.

Bank-bank tersebut dinilai perlu dilibatkan dalam program KUR syariah. Sinergi dengan kampus serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan juga penting agar UKM dapat mengakses program tersebut. Selain itu, agar kapasitas KUR syariah dan KUR secara keseluruhan semakin besar, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas penjaminan dari Jamkrindo dan Askrindo melalui penyertaan modal negara (PMN) yang lebih besar.

Aziz menjelaskan, program KUR sangat sejalan dengan pengembangkan perbankan syariah. Sebab, KUR dirancang untuk mengakselerasi sektor riil yang diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dia menegaskan, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan KUR syariah dan mengidentifikasi berbagai permasalahannya. Minat masyarakat terhadap KUR syariah sebenarnya cukup tinggi. Buktinya, Bank BRI Syariah telah menyalurkan KUR syariah sekitar Rp 332 miliar per 25 Agustus 2017.