Anggaran Olahraga PTMSI Diduga “Bocor” - Akan Dilaporkan ke KPK

NERACA

Jakarta—Dana APBN untuk penyelenggaraan olahraga demikian besar. Namun tak sedikit pula yang mengalami “kebocoran”. Bahkan penyalahgunaan uang negara menyambar cabang olahraga tenis meja Indonesia. Diduga oknum petinggi Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) enyalahgunakan uang negara sekitar Rp 3 miliar.

Dugaan adanya penyalahgunaan uang negara ini diungkapkan juru bicara Komite Penyelamat Tenis Meja Indonesia (KPTMI) Peter Layardi yang didampingi didampingi ketua pegurus provinsi (KPTMI) DKI Jakarta, Arifin Tahie kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/1) di Jakarta.

Peter mengatakan sebagian Pengurus Provinsi (Pengprov) PB PTMSI akan melaporkan dugaan penyalahgunaan uang negara sebesar Rp 3 miliar tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan. “Kita juga meminta Badan Pemeriks Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi,” katanya.

Para tokoh tenis meja dari berbagai daerah telah membentuk Komite Penyelamat Tenis Meja Indonesia (KPTMI) untuk membongkar berbagai kejanggalan di PB PTMSI. Termasuk keabsahan kepengurusan PB PTMSI periode 2011-2014 di bawah Dato Sri Prof DR Tahir MBA yang telah tiga kali menjabat ketua umum.

Lebih lanjut, Peter mengatakan sebagian pengurus Pengprov PTMSI akan mengembalikan uang yang yang telah diberikan oknum petinggi PB PTMSI dalam silaturrahmi PB PTMSI di Jogjakarta dan Munas PTMSI di Jakarta Desember tahun lalu. Diduga uang milik negara itu dibagikan ke seluruh Pengprov agar mendukung kembali Dato Sri Prof DR Tahir MBA.

Secara terpisah, Ketua Harian Pengprov PTMSI Lampung Busman Zainudin dan Ketua Pengprov PTMSI Kepri Juradis membenarkan rencana Komite Penyelamat Tenis Meja Indonesia (KPTMI) melaporkan dugaan penyalahgunaan uang negara ke KPK dan BPK untuk mengaudit. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi

KPK-BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…