KOTA SUKABUMI

Legislator: Para Petani dan Nelayan Bisa Akses KUR

NERACA

Sukabumi - Pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha saja, melainkan bisa diakses oleh para petani dan nelayan. Pasalnya, saat ini secara nasional penyerapan KUR untuk petani dan nelayan baru sekitar 20%.

"Pemerintah kan punya program KUR, di mana salah satunya diperuntukkan untuk petani dan nelayan," ujar anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan usai seminar sosialisasi KUR untuk petani dan nelayan di Kabupaten/Kota Sukabumi, di salah satu Hotel kawasan jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Senin (6/11).

Makanya, lanjut Heri, pihaknya mendorong agar semua nelayan dan petani bisa memanfaatkan juga fasilitas KUR yang ada di perbnakn yang sudah ditunjuk. Oleh karena itu kata Heri, sosialisasi KUR ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalangan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, BNI dan BJB."Saya meminta adanya keberpihakan kalangan perbankan kepada petani dan nelayan," terangnya.

Heri berharap adanya sosialisasi ini, dapat membuka pengetahuan petani dan nelayan agar mampu memanfaatkan fasilitas KUR yang menjadi program andalan pemerintah."Sampai hari ini fasilitas total KUR mencapai Rp110 triliun dan baru terserap sekitar 60%. Saya berharap KUR pada tahun ini bisa terserap secara maksimal," ujarnya.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan, lembaganya berupaya memfasilitasi industri keuangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya dengan mempertemukan petani dan nelayan dengan industri perbankan."Jadi diharapakan para petani dan nelayan mengetahui adanya fasilitas KUR yang ditawarkan perbankan seperti dari BRI, Mandiri, BNI dan BJB," terangnya.

Anto menerangkan, pada tahun 2018 mendatang, persentase penyaluran kredit untuk UMKM termasuk didalamnya pertanian dan perkebunan naik menjadi 20%. Peningkatan besaran alokasi dana kredit ini tidak hanya menuntut kesiapan perbankan melainkan masyarakat. Dalam artian kata dia,jika masyarakat menerima kredit maka harus mengangsur atau memebayar angsuran dengan baik.

"Besaran kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pelaku UMKM masih di bawah rata-rata industri. artinya tingkat pengembalianya masih baik," katanya. Arya