NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin agar program dana desa digunakan untuk proyek padat karya yang diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja di desa-desa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengingatkan jajarannya untuk menjalankan program dana desa secara swakelola.

Salah satunya melalui program padat karya (cash for work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik Tanah Air yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung jalannya program tersebut. "Saya minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa dikonsolidasikan lagi baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. "Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan, dan sebagainya. Dan juga perlu pelatihan dan pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.

Presiden pun berharap pemanfaatan dana desa secara swakelola dapat membantu upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. "Dana yang mengalir semakin besar ke daerah/desa seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan," ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, sebesar 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa tahun 2018 bisa digunakan untuk membayar upah pembangunan dana desa. Jika hal tersebut dilakukan, maka dana desa akan mampu menyerap sebanyak 5,7 juta tenaga kerja baru.

“Penciptaan-penciptaan lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan, dan ini dikawal langsung oleh pak presiden. Diharapkan akan lebih efektif,” kata Eko. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa mendapatkan upah memadai.