NERACA

Jakarta - PT PLN (Persero) memperoleh pinjaman investasi dari sindikasi lembaga keuangan bank dan nonbank nasional senilai total Rp16,3 triliun melalui skema konvensional dan syariah. Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam rilis di Jakarta, Kamis (2/11) mengatakan pinjaman tersebut terdiri atas skema konvensional senilai Rp12 triliun dan syariah Rp4,3 triliun. "Pinjaman berjangka waktu 10 tahun tersebut akan digunakan mendanai proyek infrastruktur ketenagalistrikan," katanya.

Acara penandatanganan perjanjian kredit investasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis. Sofyan mengatakan kredit investasi dengan skema syariah sebesar Rp4,3 triliun merupakan pertama bagi PLN dan sekaligus terbesar di Indonesia. Hal itu menunjukkan dukungan nyata industri keuangan syariah terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan dan juga bukti bahwa PLN mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

"Untuk pertama kalinya, PLN melakukan penandatanganan kredit investasi skema syariah dan ini merupakan kredit investasi skema syariah terbesar di Indonesia. Semoga ini memberikan berkah pada PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan dan semakin mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia," katanya.

Pinjaman tersebut, lanjutnya, juga merupakan bentuk nyata kepercayaan lembaga keuangan bank dan nonbank nasional terhadap pengelolaan keuangan PLN yang tetap "prudent" dalam masa pembangunan atau ekspansi. Seiring kemajuan program 35.000 MW, menurut Sofyan, kebutuhan investasi PLN pada 2017 diperkirakan akan terealisasi sekitar Rp86 triliun atau meningkat 43 persen dibandingkan realisasi 2016.

Realisasi investasi itu juga mendorong tercapainya rasio elektrifikasi nasional sebesar 93 persen per September 2017. Sedangkan, total aset PLN per 30 September 2017 sebesar Rp1.312 triliun atau meningkat tiga persen dibandingkan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.274 triliun. "Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN, sudah mulai terlihat hasilnya dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat," ujarnya.

Sofyan menambahkan jika pada Januari 2015 masih terdapat 11 dari 22 sistem besar kelistrikan dalam kondisi defisit listrik, maka saat ini seluruh sistem besar tersebut sudah tercukupi beban puncaknya. Menurut dia, program 35.000 MW tidak hanya ditujukan meningkatkan ketersediaan listrik, namun juga dimaksudkan agar PLN mampu menyediakan listrik dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan kompetitif bagi industri serta bisnis, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. "Mengingat kebutuhan dana untuk investasi ini cukup signifikan, sehingga tidak dapat dipenuhi dari dana internal PLN dan pemerintah, maka dukungan dari semua pihak termasuk lembaga keuangan bank dan nonbank menjadi sangat berarti bagi PLN," kata Sofyan.

Perbankan dan lembaga keuangan nasional, lanjutnya, berperan penting menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan investasi dan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW. "Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam sindikasi hari ini dalam menyediakan pendanaan investasi bagi PLN. Kami berharap, kerja sama ini akan terus berlanjut dengan lebih baik," katanya.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menambahkan penandatangan pinjaman skema konvensional dilakukan Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sulaiman Arif Arianto, Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kuswiyoto, Direktur Korporasi PT Bank Central Asia Tbk Rudy Susanto, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad, Direktur Pelaksana I Indonesia Eximbank Dwi Wahyudi, Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib, Direktur Kredit PT Bank Mega Tbk Madi D Lazuardi, General Manager The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Yusuke Katsuta, dan Direktur Utama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Kazuhisa Miyagawa.